IKNews, TANJABBAR – Ratusan tenaga honorer yang selama ini luput dari sistem pendataan nasional akhirnya bersuara. Mereka bukan sekadar angka yang tertinggal dalam sistem, tapi manusia—pengabdi—yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung layanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Suara mereka kini bergema di Ruang Paripurna DPRD, Jumat (19/9/2025), ketika Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS resmi menggelar audiensi dengan anggota legislatif daerah. Isu utamanya: nasib 716 tenaga honorer yang belum masuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana diatur dalam KEPMENPANRB No. 16 Tahun 2025.
Aliansi ini datang bukan untuk seremonial. Mereka membawa tiga tuntutan konkret: perlindungan hukum agar tetap bisa bekerja, kejelasan status lewat skema PPPK, dan komitmen pengawalan dari DPRD hingga ke pemerintah pusat.
“Selama ini kami bekerja dalam ketidakpastian. Kami bukan tidak mampu, tapi seolah-olah tak terlihat,” ujar salah satu perwakilan honorer yang enggan disebutkan namanya karena takut diputus kontraknya.
Audiensi yang dihadiri Ketua DPRD Hamdani, Ketua Komisi I H. Assek, Wakil Ketua Komisi I Augustinus Siahaan, serta anggota Komisi I Yetno, berlangsung hangat dan terbuka. Pemerintah daerah juga tampak hadir melalui sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala BKPSDM dan Kabid Anggaran.
Ketua Komisi I, H. Assek, secara tegas menyatakan dukungan penuh.
“Tenaga honorer ini adalah SDM penting yang sangat dibutuhkan. Kami tidak ingin perjuangan ini berhenti di ruang rapat. Kalau perlu, kami ikut turun langsung ke pusat,” tegasnya.
Dukungan ini diperkuat langkah nyata Pemkab Tanjab Barat yang sehari sebelumnya (18/9) telah menyerahkan data 716 honorer secara langsung ke Wakil Menteri PAN-RB di Kota Jambi. Aksi cepat ini dilakukan Wakil Bupati Dr. H. Katamso dan menjadi pijakan penting dalam pengawalan di tingkat nasional.* (Mg-02)
