IKNews, MINSEL – Praktik gratifikasi dan pentingnya integritas kembali menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Hal ini mengemuka dalam forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang diikuti seluruh kepala sekolah jenjang SMP se-Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (21/10/2025), di Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 3 Tareran.
Tidak sekadar menjadi forum koordinasi rutin, MKKS kali ini lebih banyak menyoroti isu-isu krusial yang kerap menjadi titik rawan dalam tata kelola pendidikan, mulai dari gratifikasi, pelanggaran disiplin ASN, hingga persoalan pengangkatan kepala sekolah.
Diane Lombogia dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan, yang tampil sebagai narasumber pertama, memaparkan secara lugas tentang berbagai bentuk gratifikasi yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah memegang peran penting dalam membangun budaya anti-korupsi sejak dari satuan pendidikan.
“Gratifikasi bukan hanya soal uang. Pemberian hadiah atau fasilitas yang berpotensi memengaruhi keputusan juga masuk dalam kategori tersebut. Ini harus dipahami dan dihindari,” tegasnya.
Tak hanya soal gratifikasi, isu kedisiplinan dan tata kelola kepegawaian juga diangkat dalam forum ini. Sekretaris BKD Minsel, Patrio Tandaju, menekankan bahwa kepala sekolah sebagai ASN harus memahami aturan main yang berlaku, termasuk soal pengembangan kompetensi dan etika kerja.
Materi yang disampaikan menyentuh beberapa kelemahan sistemik yang masih dijumpai, seperti minimnya pemahaman terhadap regulasi kepegawaian, serta lemahnya pembinaan internal di sekolah.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Minsel, Marthen Wonseke, yang juga membuka kegiatan secara resmi, memaparkan materi terkait mekanisme pengangkatan kepala sekolah. Ia menyoroti pentingnya proses yang berbasis kompetensi dan kinerja, bukan sekadar pertimbangan administratif atau politis.
“Kepala sekolah adalah ujung tombak perubahan pendidikan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab pada aspek manajerial, tetapi juga moral dan integritas,” ujarnya.
Forum MKKS ini menjadi ruang yang cukup strategis untuk mempertemukan para kepala sekolah dengan instansi pengawas dan pembina kepegawaian. Namun demikian, sejumlah kepala sekolah mengakui bahwa tantangan di lapangan jauh lebih kompleks, terutama terkait dengan tekanan administratif dan ekspektasi sosial yang seringkali tidak sejalan dengan regulasi.
Ketua MKKS Minsel, Sonny M. Umboh, MAP., mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil forum ini dalam bentuk pendampingan dan pelatihan berkelanjutan.
Forum MKKS ini turut dihadiri pengurus MKKS Minsel seperti Sekretaris Vicky Sangkoy, M.Pd., dan Bendahara Antji Tatuil, S.Th., MM., serta seluruh kepala sekolah SMP di Kabupaten Minahasa Selatan.* (mg02)
