IKNews, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotamobagu menyebut uang elektronik atau e-money bisa menjadi modus baru politik uang dalam Pemilu 2024. Penggunaan e-money untuk praktik politik uang pun diakui sulit diawasi.
Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kotamobagu, Arie Setiawan Mokodompit mengatakan, praktik politik uang menggunakan e-money sudah cukup marak terjadi di luar negeri.
Menurutnya, praktik tersebut juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di Indonesia.
Arie menyebut, politik uang dengan menggunakan e-money juga tidak menimbulkan kecurigaan. Sebab tidak nampak secara kasat mata. Walaupun demikian, pihaknya akan melakukan pengawasan agar modus baru tersebut bisa diantisipasi.
Dia menyatakan, Bawaslu Kotamobagu akan berusaha bekerja sama dengan stakeholder terkait misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi modus baru tersebut.
Namun diakui arie, OJK kemungkinan hanya bisa melakukan pengawasan terhadap lalu lintas uang dengan nilai yang sangat besar.
“Akan sulit sekali melakukan pengawasan lalu lintas uang atau money politics, kecuali ada laporan dari penerima yang disertai bukti-bukti lengkap, baru bisa ditindak,” ujar Arie, Senin (12/02).
Arie menambahkan, bahwa sampai saat ini pihaknya memang masih belum menemukan praktek politik uang menggunakan e-money di Kotamobagu. Namun, dia tetap meminta agar para petugas panitia pengawas (panwas) untuk melakukan deteksi dini.
Menurutnya, pada era seperti sekarang memang praktek politik uang tidak hanya dilakukan dengan cara bagi-bagi uang tunai secara langsung. Bahkan di negara-negara maju, praktik politik uang sudah mulai menggunakan saham hingga crypto.
“Untuk wilayah Kotamobagu belum ditemukan, dan semoga tidak ada terjadi, jadi saat ini kami hanya bisa menghimbau, agar masyarakat segera melapor jika praktik seperti e-money politik ditemukan, kami merasa terbantu skali,”tutup Arie
Reporter: Gie
