Oleh : Budi Dako
(Wasekjen Pro Jurnalismedia Siber)
IKNews, OPINI – Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) bukan sekadar urusan teknis teknologi informasi. Posisi ini adalah garda depan dalam membentuk citra dan komunikasi pemerintah daerah dengan publik. Ironisnya, masih banyak Kadis Kominfo di berbagai daerah yang tak memiliki kompetensi dasar dalam bidang kehumasan. Akibatnya? Reputasi pemerintah daerah menjadi taruhan besar.
Ketika krisis melanda, insting kehumasan menjadi kunci. Tanpa pemahaman ini, Kadis Kominfo bisa salah langkah. Alih-alih meredakan ketegangan, respon yang tidak tepat justru memperuncing masalah dan memperburuk persepsi publik. Komunikasi krisis yang buruk berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Relasi media yang seharusnya dibangun sebagai mitra strategis justru menjadi bumerang ketika Kadis Kominfo tidak memahami dinamika kerja jurnalis. Akibatnya, berita positif tentang kerja pemerintah sulit muncul ke permukaan, sementara kritik dan berita negatif mudah sekali menyebar dan membentuk opini publik.
Tanpa landasan kehumasan yang kuat, strategi komunikasi ibarat bangunan tanpa fondasi. Pesan-pesan yang dilontarkan menjadi tidak relevan, tidak menarik, bahkan gagal mengubah persepsi publik. Publik tidak merasakan kehadiran pemerintah yang komunikatif dan solutif.
Kominfo yang gagal memahami prinsip pelayanan publik akan kesulitan membangun sistem informasi yang responsif. Warga yang membutuhkan informasi cepat dan akurat malah dihadapkan pada birokrasi yang lambat, kaku, dan tidak ramah. Hal ini menambah panjang daftar kekecewaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Komunikasi satu arah masih menjadi kebiasaan lama yang sulit diubah. Tanpa adanya ruang dialog yang sehat, aspirasi masyarakat terpinggirkan. Apatisme tumbuh, dan partisipasi publik terhadap program pemerintah pun makin menurun.
Reputasi pemerintah daerah yang buruk berdampak luas. Kepercayaan publik menurun, potensi investasi menyusut, dan pelaksanaan kebijakan terganggu karena resistensi warga. Semua itu bermuara pada satu akar persoalan: lemahnya pengelolaan komunikasi publik oleh pihak yang seharusnya jadi nahkoda di bidang ini.
Pemerintah daerah seharusnya mulai berbenah. Menempatkan orang-orang yang tepat di posisi strategis seperti Kadis Kominfo bukan sekadar soal loyalitas atau asal tunjuk, melainkan soal kemampuan menghadirkan komunikasi yang mencerdaskan dan membangun kepercayaan publik.
Reputasi tidak dibangun dengan sensor dan diam, tetapi dengan keterbukaan dan komunikasi yang empatik.*
