IKNews, LOMBOK TIMUR – Rencana aksi besar bertajuk “Rabu Keramat” yang sedianya digelar hari ini, Rabu, 10 Desember 2025, resmi diundur menjadi Senin, 15 Desember 2025. Keputusan ini diumumkan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Menggugat (APMM) menyusul evaluasi terhadap insiden penghadangan dan dugaan intimidasi yang menimpa peserta pra-aksi di depan Mapolres Lombok Timur, Selasa malam.
Pantauan langsung di lokasi, suasana tampak tegang saat konvoi pra-aksi sempat terhenti oleh aparat. Salah satu koordinator aksi, yang mengalami dugaan intimidasi, mengaku mendapat tekanan saat menjalankan tugasnya. APMM menilai kejadian ini sebagai alarm untuk menata kembali strategi agar aksi berjalan aman dan tetap dalam koridor hukum.
“Penundaan ini bukan mundur. Gerakan ini justru kami tajamkan agar lebih solid, terstruktur, dan efektif,” ujar seorang anggota APMM saat ditemui di sekretariatnya, Rabu siang.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang HIMMAH NWDI Lombok Timur, Muzanni Ardian, menekankan bahwa jeda waktu ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat basis hukum dan jaringan aksi. “Kami ingin Senin nanti setiap langkah kami memiliki bobot dan jelas secara hukum. Tidak ada ruang untuk kericuhan atau kekacauan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS Bersatu), Zaini Hasyari, yang menjadi salah satu korban intimidasi, menyebut insiden tersebut sebagai bentuk tekanan yang sudah biasa dialami kelompok masyarakat sipil. “Kami akan menindaklanjuti ke Propam Mabes Polri dan Komnas HAM. Penundaan ini justru untuk menyiapkan langkah lebih tepat,” katanya.
Kapolda NTB juga memberikan masukan agar APMM menempuh jalur resmi terkait dugaan penyimpangan proyek BPKB Satlantas Lombok Timur senilai Rp25,7 miliar, jika ditemukan masalah hukum. Jeda lima hari ke depan dimanfaatkan aliansi ini untuk konsolidasi ulang, melengkapi dokumen, dan memperluas jaringan pendukung.
Ketua FKKM, Fahri Rahman, menekankan bahwa pelaporan resmi tidak menggantikan aksi publik. “Senin nanti, rakyat akan menunjukkan suaranya tetap terdengar, namun berjalan dalam aturan hukum,” kata Fahri.
Rencana aksi yang baru akan dimulai di Taman Rinjani dan berakhir di Mapolres Lombok Timur, dengan agenda longmarch, orasi publik, pembacaan tuntutan resmi, dan penyerahan dokumen ke aparat penegak hukum. APMM kembali menegaskan tuntutannya: transparansi, audit investigatif, dan akuntabilitas penuh atas dugaan penyimpangan proyek Gedung BPKB.* (Mg02)
