IKNews, LOMBOK TIMUR — Ketegangan terasa sejak sore ketika puluhan mahasiswa HIMMAH NWDI berkumpul di sebuah warung lesehan di kawasan Masbagik. Di tempat sederhana itu, obrolan berubah menjadi ruang analisis tajam yang melahirkan satu keputusan: “Rabu Keramat” Jilid II harus digelar untuk memecah kebuntuan dua kasus yang dianggap mengendap terlalu lama di tubuh Polres Lombok Timur.
Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur ikut menguatkan konsolidasi tersebut. Suasana diskusi berlangsung panas, namun terarah. Mereka menilai ada dua persoalan krusial yang tak boleh lagi dibiarkan: dugaan kejanggalan pada proyek pembangunan gedung BPKB Satlantas Polres Lotim senilai Rp25,7 miliar, serta laporan masyarakat yang “hilang tanpa jejak” di Satuan Reserse Kriminal.
Bagi mahasiswa HIMMAH NWDI, kedua persoalan itu bukan sekadar masalah teknis, tetapi cerminan cacat sistemik yang berbahaya. Dalam proyek BPKB, mereka mempertanyakan dugaan material tidak standar dan mekanisme pengadaan yang dituding tidak transparan. Menurut mereka, jika benar indikator awal saja sudah bermasalah, maka pengawasan internal dinilai tak berjalan.
“Ini uang rakyat. Kalau dari awal saja sudah janggal, di mana fungsi pengawasannya? Bagaimana masyarakat bisa percaya pada pelayanan publik kalau proyek sebesar ini rawan penyimpangan?” ungkap salah satu peserta diskusi yang hadir malam itu.
Belum selesai di situ, persoalan laporan hilang di Satreskrim membuat kekecewaan publik semakin besar. Mahasiswa menilai hilangnya laporan bukan lagi kesalahan administrasi, melainkan persoalan integritas.
“Laporan yang menguap itu bukan kertas. Itu hak warga mencari keadilan,” tegas seorang koordinator lapangan.
HIMMAH NWDI menyebut aksi mereka bukan sekadar turun ke jalan. Mereka mengklaim telah menyiapkan kajian dan data awal untuk dibawa ke Kejaksaan dan KPK, dengan tuntutan: audit independen terhadap proyek BPKB, serta penyelidikan serius terhadap laporan hilang termasuk meminta pertanggungjawaban pejabat yang membidangi.
Di tengah rapat panjang itu, Koordinator Lapangan, Fahri, mengeluarkan ultimatum:
“Jika tidak ada klarifikasi memadai dari pihak berwenang, Aksi Jilid III tinggal menunggu waktu. Kami juga mendesak agar PT Sultan diperiksa secara menyeluruh, meskipun tudingan ini masih perlu diverifikasi.”
Konsolidasi yang berlangsung hingga malam membuat “Rabu Keramat” Jilid II menjadi babak baru tekanan publik terhadap lembaga penegak hukum di Lombok Timur. Mahasiswa menegaskan, desakan mereka bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang menurut mereka mulai terkikis.* (Mg02)
