IKNews, LOMBOK TIMUR – Ketegangan terkait sengketa pengelolaan Sunrise Land Lombok (SSL) atau Taman Labuhan Haji kembali mencuat. HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Investasi Pariwisata (APIPI) secara terbuka menyatakan penolakan terhadap sikap Bupati Lombok Timur yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Ketua Umum HIMMAH NWDI Lombok Timur, Muzanni Ardian, menilai pernyataan Bupati yang hanya menyebutkan rencana kajian ulang kebijakan Dinas Pariwisata tidak lebih dari janji tanpa kepastian. Hingga kini, kata dia, tidak ada penjelasan soal tenggat waktu maupun mekanisme konkret yang akan ditempuh pemerintah daerah.
“Yang disampaikan hanya sebatas kajian ulang, tapi tidak jelas kapan dan bagaimana. Di sisi lain, Bupati justru terkesan membela Kepala Dinas Pariwisata dan staf khusus bidang pariwisata dengan dalih semua sudah sesuai prosedur,” ujar Muzanni kepada wartawan.
Menurutnya, sikap tersebut memperkuat dugaan bahwa pemerintah daerah enggan membuka persoalan secara transparan. Muzanni juga mengungkapkan pihaknya memiliki bukti surat perpanjangan kontrak pengelolaan SSL yang telah dikirim sebelum batas akhir 31 Desember 2025. Namun, Dinas Pariwisata Lombok Timur mengklaim tidak pernah menerima surat tersebut.
Selain polemik administrasi, proses pengambilalihan pengelolaan SSL dari pengelola lama yang merupakan warga lokal dinilai dilakukan secara sepihak dan tertutup. Kondisi ini berdampak langsung pada puluhan pekerja setempat.
Sedikitnya 24 karyawan lokal, sebagian besar berasal dari Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, kini terancam kehilangan mata pencaharian. Muzanni menyesalkan belum adanya sikap atau perhatian serius dari Bupati terhadap nasib para pekerja tersebut.
APIPI pun menetapkan batas waktu kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menunjukkan langkah konkret. Jika tidak ada perkembangan, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
“Hingga hari ini belum ada tanggapan resmi dari Bupati. Jika terus dibiarkan, kami siap turun dengan aksi jilid III,” tegas Muzanni.* (Mg02)
