IKNews, LOMBOK TIMUR – Ketegangan politik lokal di Lombok Timur kian terasa setelah Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur Menggugat menggelar konsolidasi besar-besaran di Lesehan Bebalung, Masbagik. Pertemuan yang berlangsung hingga larut malam itu menjadi ajang pemanasan sebelum aksi lanjutan yang mereka sebut sebagai Aksi Jilid II “Rabu Keramat”, dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025.
Pantauan di lokasi menunjukkan suasana diskusi berlangsung panas. Peserta yang hadir tampak serius membahas dugaan penyimpangan teknis pada proyek pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Satlantas Polres Lombok Timur, proyek beranggaran Rp25,7 miliar yang kini menjadi pusat sorotan publik. Aliansi menuding adanya kejanggalan dalam proses pengadaan yang melibatkan kontraktor pemenang tender, PT Sultan, dan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh.
Koordinator aliansi, Fahri, dalam keterangannya kepada wartawan menyebutkan bahwa banyak persoalan di Polres Lombok Timur, khususnya Satreskrim, dinilai “tidak jelas ujungnya”. Ia menegaskan Aksi Jilid II bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pola komunikasi dan transparansi penanganan kasus.
“Kami akan membuka betapa bobroknya pelayanan publik jika semua tetap didiamkan. Ini bukan gerakan remeh, ini jeritan masyarakat,” tegasnya.
Untuk memperluas gelombang massa, aliansi membentuk tujuh posko mobilisasi di berbagai kecamatan dan satu posko utama sebagai pusat koordinasi. Dari posko-posko itulah, relawan menggalang dukungan dan menyebarkan informasi mengenai aksi yang akan datang.
PT Sultan kembali menjadi sasaran kritik. Aliansi mempertanyakan dokumen pengadaan dan pelaksanaan proyek yang dinilai memiliki pola yang “patut dicurigai”. Kendati begitu, sejauh ini tuduhan tersebut belum diuji secara hukum dan masih berupa klaim pihak masyarakat.
Tekanan publik yang meningkat membuat institusi penegak hukum ikut terseret dalam sorotan. Aliansi memberikan ultimatum kepada Kapolres Lombok Timur: bila tidak ada klarifikasi tertulis yang dianggap memadai pada Aksi Jilid II, mereka memastikan akan bergerak ke Aksi Jilid III.
Selain aksi jalanan, tim hukum aliansi juga tengah menyiapkan laporan resmi yang akan dibawa ke sejumlah lembaga penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejati, Kejagung, hingga KPK.
Dengan tensi publik yang menguat menjelang tanggal 10 Desember, proyek BPKB dan kinerja Polres Lombok Timur kini berada dalam pengawasan ketat warga. Aksi mendatang diperkirakan menjadi salah satu momentum terbesar dalam dorongan transparansi proyek publik di Lombok Timur tahun ini.* (Mg02)
