IKNews, MANADO – Sikap tertutup sejumlah pejabat publik kembali menjadi sorotan. Kali ini, keluhan datang dari warga terdampak proyek di wilayah kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I. Hingga kini, kejelasan terkait nilai ganti rugi yang dijanjikan pemerintah belum juga diterima masyarakat.
Berdasarkan pantauan wartawan, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada salah satu pejabat di lingkungan BWS Sulawesi I. Namun, jawaban yang diberikan dinilai tidak tegas dan cenderung menghindar. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, pertanyaan wartawan terkait untung-rugi dan mekanisme pembayaran ganti rugi tidak mendapat kepastian.
“Kami hanya ingin kejelasan. Lahan dan aktivitas kami terdampak, tapi sampai sekarang tidak tahu pasti bagaimana perhitungan ganti ruginya,” ujar salah satu warga terdampak yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan kekecewaan di tengah masyarakat. Warga menilai, sebagai institusi yang menjalankan proyek negara, BWS seharusnya bersikap terbuka dan komunikatif, terutama terhadap pihak-pihak yang langsung merasakan dampak pembangunan.
Pengamat kebijakan publik menilai, situasi seperti ini sering terjadi ketika pejabat terlalu nyaman dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam praktik birokrasi, kurangnya keterbukaan dapat memicu jarak antara pemerintah dan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik.
“Ketika pejabat sulit dikonfirmasi atau enggan memberi penjelasan, masyarakat akan merasa diabaikan. Padahal, transparansi adalah bagian penting dari pelayanan publik,” kata seorang akademisi di Manado.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BWS Sulawesi I belum memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme dan kepastian ganti rugi kepada warga terdampak. Warga berharap pemerintah segera turun tangan agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.* (Mg01)
