IKNews, MANADO – Walikota Manado Bapak Andrei Angouw mengikuti Rapat Kordinasi Bersama Gunernur Sulawesi Utara Bapak Yulius Stevanus Komaling di Rumah Dinas Gubernur yang berlokasi di Bumi Beringin (16/4/25).
Program ini merupakan inisiatif pemerintah Pusat yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dengan akan dibangunnya 3 juta Rumah Layak tinggal di Sulawesi Utara.
Kawasan Permukiman Republik Indonesia dalam rangka mengatasi backlog perumahan serta menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam kondisi ideal, keseimbangan antara pasokan dan permintaan atas barang atau jasa, termasuk pengadaan rumah layak huni untuk masyarakat, diharapkan tercapai.
Di Indonesia, pengadaan rumah layak huni untuk masyarakat umum dilakukan oleh pemerintah, pengembang, Corporate Social Responsibility, dan swadaya masyarakat sendiri.
Backlog perumahan mengacu pada jumlah unit perumahan yang masih belum terpenuhi dalam suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu. Ini mencakup permintaan akan rumah melebihi pasokan yang tersedia atau permintaan yang belum terpenuhi karena berbagai alasan, seperti keterbatasan sumber daya, regulasi pembangunan, atau masalah ekonomi.
Dalam kondisi ideal, keseimbangan antara pasokan dan permintaan atas barang atau jasa, termasuk pengadaan rumah layak huni untuk masyarakat, diharapkan tercapai. Di Indonesia, pengadaan rumah layak huni untuk masyarakat umum dilakukan oleh pemerintah, pengembang, Corporate Social Responsibility, dan swadaya masyarakat sendiri. Backlog perumahan mengacu pada jumlah unit perumahan yang masih belum terpenuhi dalam suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu.
Ini mencakup permintaan akan rumah melebihi pasokan yang tersedia atau permintaan yang belum terpenuhi karena berbagai alasan, seperti keterbatasan sumber daya, regulasi pembangunan, atau masalah ekonomi.
Dalam implementasinya, pemerintah mengusung sejumlah strategi utama, antara lain transparansi, optimalisasi aset negara, inovasi pembiayaan, serta dukungan kebijakan melalui pelonggaran regulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sulawesi Utara, Bpk. Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E.,bersama Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, serta undangan.*
Peliput: Fikri
