IKNews, MANADO — Di balik perayaan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara, muncul wacana kritis mengenai transparansi dan partisipasi masyarakat dalam arah pembangunan daerah. Gubernur Sulut dalam sambutannya menyoroti delapan misi, 17 program unggulan, dan 45 kegiatan strategis sebagai bagian dari visi “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Namun, beberapa pengamat kebijakan publik menilai bahwa masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi program tersebut. Meski pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,64 persen pada semester pertama 2025 dan angka kemiskinan menurun, publik masih mempertanyakan distribusi manfaat dari capaian ini.
“Capaian angka makroekonomi bagus di atas kertas, tapi apa dampaknya ke masyarakat? Di Manado, misalnya, masih banyak warga yang belum tersentuh program kesejahteraan,” ujar salah satu pengamat pembangunan lokal, yang enggan disebutkan namanya.
Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, saat upacara di Lapangan Sparta Tikala, menyerukan agar peringatan HUT ini menjadi momentum untuk membangun sinergi lintas sektor. Namun, hal ini dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi dan ruang dialog antara pemerintah dan warga.
Dengan berbagai program strategis yang diklaim sudah berjalan, tantangan terbesar justru terletak pada akuntabilitas dan keberlanjutan. Masyarakat ditantang untuk menjadi lebih kritis, aktif, dan terlibat dalam proses pembangunan agar benar-benar inklusif dan menyentuh kebutuhan riil warga.* (Mg-02)
