IKNews, MANADO – Upaya mendorong pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) yang jujur dan berkualitas di Sulawesi Utara menjadi sorotan dalam dialog publik yang digelar LSM INAKOR DPW Sulawesi Utara di Manado. Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, akademisi hingga organisasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber menyoroti pentingnya menjaga proses demokrasi di tingkat desa agar berjalan transparan, aman dan tetap mengedepankan etika politik.
Perwakilan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kasubdit Politik dan Pemerintahan AKBP Meidy Wowiling, menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam setiap tahapan Pilhut. Menurutnya, aparat keamanan akan terus memantau dinamika di masyarakat agar proses pemilihan berlangsung kondusif.
Sementara itu, akademisi Dr. Magdalena Wulur menilai penguatan tata kelola demokrasi desa menjadi hal mendasar agar Pilhut tidak sekadar menjadi agenda politik rutin, tetapi benar-benar melahirkan pemimpin desa yang berintegritas. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan.
Dari unsur pemerintah daerah, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara Harold Lumempow bersama perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fransiskus Mandagi turut memaparkan aspek regulasi serta mekanisme pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di daerah.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulawesi Utara Stevy Sumampow juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial yang dapat muncul selama tahapan pemilihan berlangsung.
Ketua LSM INAKOR DPW Sulawesi Utara Rolly Wenas mengatakan, dialog publik tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil membuka ruang diskusi sekaligus memberikan edukasi kepada publik mengenai pentingnya kualitas demokrasi di tingkat desa.
Menurutnya, Pemilihan Hukum Tua memiliki peran strategis karena akan menentukan arah pembangunan di desa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut mengawal proses tersebut.
“Melalui dialog ini kami ingin mendorong agar Pemilihan Hukum Tua di Sulawesi Utara berjalan transparan, demokratis dan bermartabat, sehingga menghasilkan pemimpin desa yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” ujar Wenas.
Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, tokoh masyarakat dan organisasi sipil menjadi kunci menjaga proses demokrasi desa tetap sehat.
Dialog publik tersebut turut dihadiri berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat serta perwakilan pemuda yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Pilhut di sejumlah kabupaten di Sulawesi Utara.* (Andre)
