IKNews, MALANG – DPRD Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025 pada Senin (30/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S.Sos., Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Malang, Dra. Hj.Lathifah Shohib, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Parah Anggota Forkopimda atau yang mewakili, Pj Sekda, Staf Ahli, Para Asisten Sekda dan para pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan DPRD Kabupaten Malang, Imam Supi’i, menyampaikan keadilan anggaran harus nyata dirasakan warga masyarakat pinggiran, pentingnya pemerataan pembangunan, terutama bagi desa-desa yang selama ini belum banyak tersentuh oleh strategi program.
“Kami ingin memastikan bahwa perubahan APBD ini bukan sekedar koreksi angka, tapi benar-benar memecahkan kesenjangan antara wilayah barat dan timur di Kabupaten Malang. Jalan, Air bersih, sekolah, dan layanan kesehatan di desa tertinggal harus menjadi prioritas,” kata Imam.
Sesuai kesepakatan bersama, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Gabungan DPRD Kabupaten Malang, menunjuk Saudara Fakih Pilihan sebagai juru bicara Fraksi Gabungan dari Partai Golongan Karya.
Pendapatan daerah yang stagnan, ketidak tercapaian target PAD, serta perlunya inovasi dalam pengelolaan retribusi dan pajak. “Target PAD yang terus meleset perlu disikapi serius. Kami mendesak agar pembuat OPD melakukan langkah-langkah konkret, bukan hanya memberi jawaban normatif. Pemetaan potensi dan digitalisasi jadi keharusan,” kata Fakih Pilihan dari Fraksi Gabungan.
Selanjutnya Kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp315 miliar turut menjadi perhatian misalnya, mendorong agar dana tersebut dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM, petani, dan ketahanan pangan, agar dampaknya bisa langsung dirasakan rakyat, ungkap Fakih.
Fraksi Gabungan DPRD juga menyoroti masih adanya sekitar 334 kilometer jalan kabupaten yang rusak, serta angka kemiskinan terbuka 5,13 persen berdasarkan data BPS. Permasalahan ini dianggap harus segera dijawab dalam perubahan APBD 2025 melalui program yang terukur dan terarah.
“Kami ingin pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan warga masyarakat. Jalan yang layak, pekerjaan yang tersedia, dan layanan publik yang cepat dan manusiawi,”
Rapat paripurna ini menjadi awal dari tahapan lanjutan pembahasan perubahan APBD. Seluruh fraksi sepakat untuk memulai proses berikutnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) demi menyempurnakan postur APBD Perubahan 2025.
“Kami berharap pembahasan nanti berjalan terbuka, jujur, dan mengutamakan rakyat. Karena di setiap angka anggaran, ada harapan masyarakat yang menunggu untuk dipenuhi,” pungkasnya.*
Peliput: dws
