IKNews, MALANG- Upaya mendorong digitalisasi pemerintahan desa di Jawa Timur mendapat dorongan baru. Sebanyak 7.721 unit personal computer (PC) hibah dari Pemerintah Korea resmi diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian disalurkan ke desa-desa.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (22/12/2025) sore. Sejumlah kepala daerah turut hadir, termasuk Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib.
Bantuan ribuan unit komputer ini diproyeksikan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan administrasi, data, serta layanan publik berbasis digital. Pemerintah menilai, keterbatasan perangkat teknologi masih menjadi kendala utama di banyak desa.
Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan, ketersediaan sarana teknologi informasi menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan desa. Menurutnya, desa saat ini menjadi sasaran berbagai program lintas kementerian sehingga membutuhkan sistem kerja yang terintegrasi secara digital.
“Dengan perangkat yang memadai, koordinasi, pengawasan, hingga pelayanan masyarakat bisa dilakukan lebih cepat dan transparan,” kata Yandri di hadapan peserta kegiatan.
Ia menjelaskan, hibah tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Kementerian Desa dan PDT dengan Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang menerima bantuan dalam skala besar tersebut.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut hibah PC ini sejalan dengan agenda Pemprov Jatim yang tengah menyiapkan transisi menuju pemerintahan digital pada 2026. Tidak hanya menyediakan perangkat, pemerintah provinsi juga menyiapkan pelatihan bagi aparatur desa agar pemanfaatannya benar-benar optimal.
Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, menilai bantuan ini sangat relevan dengan kebutuhan desa saat ini. Ia berharap perangkat tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung perencanaan pembangunan desa yang lebih akurat berbasis data.
“Digitalisasi desa bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Bantuan ini diharapkan bisa mempercepat perubahan itu, khususnya di Kabupaten Malang,” ujarnya.* (Mg02)
