IKNews, BATAM – Agenda Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah se-wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang digelar di Batam, Selasa (30/9/2025), berubah menjadi forum politik fiskal yang strategis, bukan sekadar ajang berbagi best practice antar daerah.
Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, yang hadir dalam acara tersebut, menyuarakan urgensi pembaruan kebijakan fiskal daerah agar tidak terus bergantung pada pola lama yang stagnan.
Kamaluddin menegaskan bahwa tantangan daerah hari ini bukan hanya soal teknis penarikan pajak dan retribusi, tetapi tentang kepemimpinan dalam membaca peluang fiskal baru di tengah perlambatan ekonomi nasional. “Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional. Sudah saatnya daerah mengambil langkah-langkah politik anggaran yang lebih progresif,” tegasnya di hadapan kepala Bapenda dan BPKAD dari tiga pulau besar Indonesia.
Acara ini dibuka oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Ex Officio, H. Amsakar Achmad, yang juga menyentil pentingnya sinergi pusat-daerah dalam mengelola potensi PAD.
Kamaluddin menyindir bahwa banyak daerah masih terlalu nyaman mengandalkan dana transfer pusat ketimbang berani membangun kemandirian fiskal. Ia mengajak peserta Rakor untuk menjadikan forum ini sebagai momentum “politik fiskal regional” yang mendorong reformasi kebijakan daerah secara kolektif.
“Pertemuan ini harus lebih dari sekadar berbagi format laporan keuangan. Kita butuh keberanian politik untuk menciptakan sistem fiskal yang adaptif, terutama di era persaingan ekonomi yang makin ketat,” ujar Kamaluddin.
Ia juga menyoroti posisi Batam yang dinilai semakin strategis bukan hanya secara geografis, tapi juga dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah forum-forum nasional. “MICE bukan hanya soal event, ini adalah infrastruktur politik-ekonomi. Kita harus memanfaatkannya sebagai panggung diplomasi fiskal antardaerah,” imbuhnya.* (Mg-01)
