IKNews, BULUNGAN – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Riyanto, menganggapi adanya keluhan masyakarat Pulau Bunyu, Bulungan, atas persoalan pembebasan lahan dan dampak aktivitas dari industri migas.
Kunjungan lapangan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Riyanto bersama Komisi II DPRD yang membidangi perekonomian dan pembangunan, serta turut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Bunyu, unsur Forkopimcam, pihak PT Pertamina EP Bunyu, dan perwakilan masyarakat dari Desa Bunyu Barat dan Desa Bunyu Selatan.
“Tujuan utama dari kunjungan ini untuk menggali informasi secara langsung di lapangan mengenai keluhan warga yang merasa terdampak oleh aktivitas operasional PT Pertamina EP Bunyu, baik dari sisi fisik maupun sosial-ekonomi,” kata Ketua DPRD Bulungan Riyanto, kemarin.
Lanjut Riyanto, lokasi pertama yang dikunjunginya adalah Desa Bunyu Barat. Warga menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka terkait lahan yang telah termasuk dalam wilayah operasional PT Pertamina.
Disamping itu warga juga meminta kejelasan status hukum lahan mereka serta kompensasi yang layak atas penggunaan atau pengambilalihan lahan tersebut.
Sebelumnya beberapa warga juga mengungkapkan bahwa mereka belum pernah dilibatkan dalam proses musyawarah ataupun negosiasi terkait pembebasan lahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan keresahan sosial di tengah masyarakat.
Menanggapi hal ini Tim DPRD Bulungan bersama pihak terkait turun langsung untuk memverifikasi klaim warga dan memetakan wilayah yang dimaksud, sebagaimana langkah awal untuk merumuskan rekomendasi dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
Sementara itu, lokasi kedua kunjungan adalah Desa Bunyu Selatan, di mana keluhan masyarakat lebih berfokus pada dampak lingkungan, khususnya kebisingan akibat proses pengeboran sumur minyak yang dilakukan PT Pertamina.
Warga mengaku terganggu oleh suara bising yang terjadi hampir setiap hari, terutama pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan waktu istirahat mereka. Bahkan, beberapa warga menyebutkan adanya gangguan kesehatan dan gangguan tidur, yang diduga kuat disebabkan oleh kebisingan tersebut.
Dalam pertemuan dialogis di lokasi, Ketua DPRD Riyanto menekankan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dilakukan secara transparan dan komprehensif, serta mendesak perusahaan untuk melakukan evaluasi operasional dan mitigasi gangguan, termasuk kemungkinan adanya pengaturan jam operasional pengeboran.
“Ini juga menjadi forum terbuka antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan untuk saling menyampaikan harapan, kendala, serta mencari solusi bersama secara musyawarah,” harapnya.
Riyanto menegaskan kepada kehadiran pihak legislatif di lapangan bukan semata untuk meninjau, namun sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh aktivitas industri yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Riayanto akan menindaklanjuti temuan dan masukan dari warga dengan membentuk tim khusus yang melibatkan instansi teknis untuk menyusun rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah dan pihak Pertamina.
Diharapkan mampu membuka jalan bagi penyelesaian konflik lahan secara adil dan berkelanjutan, serta mendorong PT Pertamina EP Bunyu agar lebih responsif terhadap aspirasi warga lokal. Sebab, keberadaan perusahaan negara ini sejatinya harus membawa manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan persoalan sosial yang berlarut-larut.
DPRD Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk terus mengawal proses hingga tercapai solusi konkret yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan dan keharmonisan antara masyarakat dan pelaku industri.*(slk/adv)
