IKNews, TANJUNG SELOR – Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kaltara, Aslin L ungkapkan salah-satu Media online-cetak milik pejabat diduga Dinasti Politik Anggaran Publikasi, di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltara.
“Pembagian Anggaran publikasi terkesan pilih kasih dan tidak merata. Ditemukannya di beberapa Kantor Dinas lainnya telah menganggarkan belanja Publikasi hanya dikhususkan Media tersebut,” tandas Aslin, baru-baru ini, ditemui di kediamannya, kemarin lalu.
Terkait hal ini, Aslin L akan menyurati Gubernur Kaltara, untuk meminta evaluasi atas penguasaan Anggaran Publikasi serta, berkordinasi dengan Polda Kaltara dan Kajati Kaltara untuk menindak hal ini.
“Jadi kami meminta agar Anggaran Publikasi wajib untuk Media yang telah Terverifikasi Aktual Dewan Pers dan bukan dihamburkan untuk belanja Media yang disinyalir hanya dikuasai oleh satu Media online-cetak diduga milik pejabat tertentu,” ungkap Aslin.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan bagi Media lainnya, yang Terverifikasi Dewan Pers, tentang Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Publikasi media melalui Diskominfo Kaltara, di Kaltara, serta tentang keadilan dalam pembagian Anggaran.
Jelas, tercantum pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, satu media tidak boleh memonopoli anggaran daerah. UU Pers menjamin kebebasan pers dan berusaha mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan kepentingan publik dan menghambat keberagaman informasi. (/Tim/slf/)
 Kaltara, Aslin L){kind=link}