IKNews, PURWAKARTA — Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik yang merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kali ini, giliran Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa yang menjadi titik pelaksanaan program Gempungan Pelayanan Publik, pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Lewat program ini, pemerintah daerah menghadirkan berbagai jenis pelayanan langsung ke tengah masyarakat desa, mulai dari layanan administrasi kependudukan, kesehatan, hingga penyuluhan dan konsultasi perizinan. Kegiatan ini tidak hanya menyentuh sisi administratif, tetapi juga sisi kemanusiaan dan kesehatan warga.
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein, secara langsung membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus hadir tanpa sekat dan hambatan birokrasi yang rumit.
“Ini adalah bentuk nyata dari pemerintahan yang hadir, mendekatkan diri kepada rakyat. Kita tidak bisa lagi menunggu warga datang, sekarang waktunya kita turun langsung,” tegas Om Zein.
Menurutnya, konsep pelayanan keliling ini adalah pelengkap dari keberadaan Mal Pelayanan Publik yang sudah berjalan. Dengan pendekatan jemput bola, ia memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari hak-haknya sebagai warga negara.
Tidak hanya fokus pada layanan dokumen dan perizinan, Gempungan juga menghadirkan layanan kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif. Mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga edukasi tentang pola hidup sehat juga diberikan kepada warga.
“Kita ingin membangun kesadaran hidup sehat, bukan hanya mengobati tapi mencegah. Deteksi dini jauh lebih penting,” kata Om Zein.
Sementara itu, Kepala Desa Taringgul Tonggoh, Eep Saepul Malik, menyambut baik kehadiran program ini di wilayahnya. Ia menilai Gempungan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memangkas kerumitan birokrasi yang kerap menjadi keluhan warga desa.
“Program ini membuat masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan. Tidak perlu jauh-jauh ke kota, semua bisa dilayani di sini,” ujar Eep, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Apdesi Purwakarta.
Ia juga berharap agar ke depan, instansi lain seperti Pengadilan Agama dapat terlibat, mengingat masih banyak warga yang belum memiliki akta nikah.
Program Gempungan Pelayanan Publik terus digelar sebagai bentuk konsistensi Pemkab Purwakarta dalam memastikan semua warga, termasuk yang berada di wilayah pelosok, mendapatkan pelayanan yang cepat, adil, dan setara.*
Peliput: Bandi
