IKNews, LABUHANBATU — Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pertemuan yang digelar di Ruang Data dan Karya, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Kamis (12/2/2026), mempertemukan perangkat daerah dengan sejumlah pemangku kepentingan.
Forum ini menjadi tahapan awal sebelum dokumen RKPD difinalisasi. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rencana kerja tahunan daerah memang harus melibatkan partisipasi publik guna menyelaraskan program prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang mengusung visi “Labuhanbatu Cerdas Bersinar, Membangun Desa Menata Kota.” Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, menyebut dokumen tersebut harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang kian kompleks.
“Perencanaan tidak boleh sekadar rutinitas administrasi. Ia harus menjadi pijakan yang kuat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Dalam pemaparan yang disampaikan, pemerintah daerah menetapkan sejumlah fokus pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, pembenahan tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata juga masuk dalam agenda prioritas.
Sejumlah capaian pembangunan tahun 2025 turut dipaparkan sebagai bahan evaluasi. Data yang disampaikan menunjukkan angka kemiskinan menurun menjadi 7,37 persen, sementara tingkat pengangguran berada di angka 5,3 persen. Kabupaten Labuhanbatu juga telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
Di bidang kesehatan, prevalensi stunting dilaporkan turun hingga menyisakan 97 kasus. Sementara dalam sektor ketenagakerjaan, lebih dari 89 ribu pekerja telah terdaftar dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat berada di angka 75,79.
Meski demikian, sejumlah peserta forum menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta pengawasan agar target pembangunan benar-benar tercapai. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan agar RKPD tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata.
Di sela kegiatan, Wakil Bupati juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada pekerja rentan sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan dari peserta.
Pemerintah daerah menargetkan rancangan awal yang telah dibahas ini akan disempurnakan sebelum masuk tahap penetapan, dengan harapan arah pembangunan 2027 benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat Labuhanbatu.* (Mg02)
