IKNews, LABUHANBATU – Rapat koordinasi awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Labuhanbatu berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah, Jumat (23/01/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., dan dihadiri Wakil Bupati H. Jamri, ST., Dandim 0209/LB Letkol Kav. Hanung Kaptiaji, Kepala BPN Labuhanbatu Khalid Afdillah Handoyo, Sekretaris Daerah Ir. Hasan Heri Rambe, para Asisten Setdakab, perwakilan Polres Labuhanbatu, kepala OPD, serta instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Maya Hasmita menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, upaya ini tidak hanya untuk menata kepemilikan dan pemanfaatan tanah secara adil, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“GTRA menjadi wadah koordinasi agar penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bisa berjalan adil. Program ini juga bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati. Ia menambahkan, seluruh pemangku kepentingan harus aktif mulai dari pendataan tanah, penyelesaian sengketa, hingga pemanfaatan lahan berkelanjutan.
Kepala BPN Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, memaparkan peta, luas, dan kondisi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN Janji di Kecamatan Bilah Barat yang menjadi fokus utama rapat. Sementara itu, Dandim 0209/LB, Letkol Kav. Hanung Kaptiaji, menyatakan kesiapan TNI mendukung penertiban dan penataan status lahan demi kepentingan bersama dan kondusivitas wilayah.
Rapat ini juga membahas evaluasi pelaksanaan reforma agraria, identifikasi objek dan subjek tanah, serta langkah-langkah penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang masih terjadi di beberapa wilayah. Masukan dari Kasatreskrim Polres Labuhanbatu dan Kasidatun Kejaksaan Negeri Labuhanbatu turut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke depan.* (Mg02)
