Audit LKPD 2025 Dimulai, Bupati Labuhanbatu Ingatkan OPD Soal Integritas dan Keterbukaan

oleh -9 Dilihat
Gambar: Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita bersama jajaran OPD mengikuti entry meeting dengan tim BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terkait pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa, 7 April 2026. (Foto: Heri).

IKNews, LABUHANBATU – Pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Labuhanbatu resmi dimulai. Tahapan ini ditandai dengan entry meeting antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara dan jajaran pemerintah daerah, Selasa (7/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati itu menjadi titik awal proses audit mendalam terhadap pengelolaan anggaran daerah. Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bersiap menghadapi pemeriksaan yang akan menguji aspek transparansi dan akuntabilitas.

Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, dalam arahannya menekankan bahwa proses audit bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan.

Ia mengingatkan bahwa catatan dari pemeriksaan sebelumnya harus segera ditindaklanjuti, bukan diabaikan. Menurutnya, setiap temuan merupakan indikator perbaikan, bukan untuk diperdebatkan tanpa solusi.

“Jangan anggap ini formalitas. Setiap kekurangan harus dijawab dengan langkah perbaikan yang konkret,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Bupati juga menyoroti tiga hal utama yang harus menjadi perhatian OPD selama proses pemeriksaan, yakni keabsahan data, integritas dalam penyusunan laporan, serta keterbukaan terhadap tim auditor. Ia meminta seluruh jajaran tidak bersikap defensif atau menutup-nutupi informasi.

“Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari mandat konstitusi untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan akuntabel.

Menurutnya, proses audit akan mencakup pengujian dokumen, analisis laporan, hingga evaluasi terhadap potensi penyimpangan. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dari seluruh perangkat daerah agar proses pemeriksaan berjalan efektif.

Dengan dimulainya tahap ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menghadapi ujian penting dalam membuktikan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang bersih dan profesional.* (Heri)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.