IKNews, MINUT – Polemik pembangunan Alun-Alun di Minahasa Utara kembali mencuat di ruang publik, terutama di media sosial. Menanggapi hal tersebut, aktivis 98 sekaligus mantan legislator daerah, Husen Tuahuns, angkat suara dan menyoroti maraknya informasi yang dinilainya tidak berbasis fakta.
Ditemui wartawan, Husen berbicara tegas soal derasnya kritik yang beredar. Ia menilai sebagian narasi yang berkembang bukanlah bentuk kontrol publik yang sehat, melainkan upaya membangun opini yang menyesatkan.
“Banyak informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan cenderung menjatuhkan. Ini bukan kritik, tapi narasi yang membodohi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam menyaring informasi, termasuk membedakan mana yang dapat dipertanggungjawabkan dan mana yang sekadar opini tanpa dasar. Ia menekankan bahwa kritik tetap diperlukan, namun harus disampaikan dengan data yang jelas dan memenuhi prinsip dasar jurnalistik.
“Kalau mengkritik, harus pakai data dan jelas 5W+1H. Jangan asal bicara tanpa dasar,” katanya.
Husen juga mengaku terpanggil untuk meluruskan sejumlah isu yang dinilainya keliru. Ia kemudian memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting diketahui publik terkait proyek tersebut.
Pertama, ia menyebut pembangunan Alun-Alun memiliki dasar hukum yang jelas, yakni mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Husen mengaku mengetahui hal tersebut secara langsung karena saat itu masih menjabat sebagai anggota DPRD Minahasa Utara.
Kedua, terkait status lahan, ia memastikan bahwa lokasi pembangunan merupakan aset sah milik pemerintah daerah dan telah memiliki sertifikat resmi.
“Jadi tidak benar kalau ada narasi yang menyebut tanah itu bermasalah,” tegasnya.
Ketiga, ia juga membantah tudingan bahwa proyek tersebut merusak kawasan Hutan Kenangan. Menurutnya, kawasan itu masih tetap terjaga hingga saat ini.
“Hutan Kenangan tetap ada dan tidak terganggu,” tambahnya.
Di sisi lain, Husen menilai penyebaran informasi yang tidak akurat justru berpotensi menghambat pembangunan daerah dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang sengaja dibingkai untuk menyudutkan pihak tertentu.
“Saya yakin masyarakat sudah cerdas dan tidak mudah percaya pada framing yang menyesatkan, apalagi yang dibungkus dengan kata ‘diduga’,” pungkasnya.* (Denny)
