IKNews, MINUT – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Jorry Tintingon, menegaskan bahwa proyek pembangunan pedestrian sepanjang 400 meter di pusat Kota Airmadidi telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan bebas dari praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tintingon dalam klarifikasinya di ruang kerja pada Kamis, 13 Februari 2025.
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp. 4.360.974.734,50 (lebih dari 4,3 miliar Rupiah) dengan nomor kontrak 08/SP.E-Purch-DAU-APBD-P/BM/DPUPR/MINUT/2024, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan dengan waktu pelaksanaan 51 hari. Namun, hingga pertengahan Februari 2025, proyek ini belum selesai. Munculnya tudingan dugaan kongkalingkong antara Dinas PUPR Minut dan penyedia jasa, CV Dua Putra, yang beraroma korupsi langsung dibantah oleh Tintingon.
“Proyek ini akan terus dilanjutkan oleh penyedia, dan saat ini prosesnya akan memasuki tahap Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO). Meskipun ada keterlambatan, denda keterlambaan tetap harus dibayarkan oleh penyedia, dengan besar denda 1/1000/hari dari nilai kontrak yang mencapai 4,3 miliar rupiah,” jelas Tintingon saat memberikan klarifikasi kepada sejumlah wartawan Minut.
Menurut Tintingon, keterlambatan pengerjaan disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, serta kondisi lalu lintas yang padat menjelang Natal dan Tahun Baru. Meskipun proyek belum selesai, manfaat dari pembangunan pedestrian ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam mengatasi banjir di sekitar kompleks terminal yang sebelumnya sering terjadi.
“Pada bulan Desember lalu, banjir di kompleks terminal sudah tidak ada lagi. Saya berharap warga bisa memanfaatkan pedestrian ini dengan baik, sesuai peruntukannya, yakni untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir sepeda motor,” harap Tintingon.
Pemerintah Kabupaten Minut juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, Pemkab Minut baru membayar sekitar 50 persen dari total anggaran proyek, yaitu sekitar Rp 2,1 miliar.
Pembayaran sisa anggaran akan dilakukan melalui APBD Perubahan tahun 2025, karena anggaran untuk proyek ini sebelumnya menjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).*
