IKNews, MINUT – Langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memperketat pengawasan proyek pembangunan memasuki babak baru. Selasa, 9 Desember 2025, Bupati Joune J. E. Ganda menghadiri pertemuan dengan jajaran PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) di kantor pusat perusahaan tersebut, Jakarta. Pertemuan itu berujung pada penandatanganan kerja sama strategis untuk memperkuat jaminan pelaksanaan proyek daerah.
Dari pantauan wartawan, pembahasan antara kedua pihak berlangsung cukup detail, terutama terkait layanan suretyship yang mencakup jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, hingga pemeliharaan. Format kerja sama ini dinilai dapat menutup celah risiko yang selama ini kerap menghambat jalannya proyek pemerintah.
Bupati Joune Ganda menjelaskan bahwa penguatan jaminan bukan semata soal ketertiban administrasi, melainkan strategi memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Jika sistem jaminan kuat, proyek tidak mudah tersendat. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui infrastruktur yang selesai sesuai jadwal dan layanan publik yang lebih baik,” ujar Joune, usai melakukan penandatanganan.
Beberapa pejabat Minahasa Utara turut mendampingi Bupati, termasuk Kepala Bappeda Hanny Tambani, Kepala Dinas Pendidikan Jofieta Supit, hingga Kabag Protokol Jackson Ruaw. Sementara dari Jamkrindo hadir sejumlah pimpinan divisi dan perwakilan wilayah.
Plt. Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, menyebut pihaknya melihat komitmen kuat Minahasa Utara dalam membangun tata kelola proyek yang lebih profesional. “Kami siap mendukung pemerintah daerah, termasuk membantu UMKM dan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam rantai proyek pemerintah,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kerja sama ini juga akan menyentuh sektor-sektor prioritas daerah. Selain menjaga kualitas infrastruktur, penguatan penjaminan diyakini membantu efisiensi anggaran serta memberi ruang lebih besar bagi program kesejahteraan masyarakat. Tahap berikutnya akan diatur melalui perjanjian teknis antara kedua pihak.
Bagi Minahasa Utara, kerja sama ini disebut menjadi fondasi baru untuk pembangunan yang lebih terukur dan bebas dari hambatan-hambatan administratif yang selama ini memperlambat realisasi proyek.* (Mg02)
