IKNews, MINAHASA UTARA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mulai mematangkan rencana kerja sama internasional dengan Korea Selatan, khususnya untuk menjawab persoalan pengelolaan sampah dan keterbatasan energi listrik di wilayah kepulauan. Pembahasan awal dilakukan dalam pertemuan antara Pemkab Minut dan delegasi Korea Selatan di ruang Staf Khusus Kantor Bupati Minahasa Utara, Selasa (6/1/2026).
Delegasi Korea Selatan diterima Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Novly Wowiling. Ia menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari komunikasi yang telah terbangun selama sekitar tiga tahun melalui berbagai forum dan kegiatan internasional.
Menurut Wowiling, fokus kerja sama diarahkan pada Pulau Mantehage dan Pulau Nain yang selama ini menghadapi dua persoalan utama, yakni pengelolaan sampah dan pasokan listrik. Kedua isu tersebut dinilai saling berkaitan dan membutuhkan solusi terpadu yang berkelanjutan.
“Ini bukan kerja sama yang sifatnya seremonial. Proyek yang dibicarakan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat pulau, terutama soal sampah dan energi,” kata Wowiling usai pertemuan.
Ia menambahkan, pembahasan kali ini masih berada pada tahap awal, namun kedua belah pihak menunjukkan komitmen untuk melanjutkannya hingga ke tahap implementasi. Dari hasil diskusi, terdapat dua opsi waktu pelaksanaan proyek, yakni dimulai pada 2027 dengan durasi lima tahun, atau dipercepat mulai 2026 jika seluruh persiapan dapat diselesaikan lebih awal.
Wowiling menyebut, ketertarikan delegasi Korea Selatan terhadap Minahasa Utara tidak hanya muncul dalam forum resmi. Bahkan sebelum pertemuan, para delegasi telah melakukan pengamatan langsung terhadap potensi daerah dan menilai Minut memiliki daya tarik yang kuat untuk pengembangan proyek berkelanjutan.
“Ketertarikan mereka ini menjadi sinyal positif bahwa Minahasa Utara mulai dilirik dalam kerja sama global,” ujarnya.
Pemkab Minut berharap kerja sama ini tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi dapat diwujudkan dalam program nyata yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Jika terealisasi, proyek ini juga diharapkan memperkuat posisi Minahasa Utara sebagai daerah yang siap terlibat dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional.* (Mg01)
