IKNews, JAKARTA — Kabupaten Minahasa Utara mencatat prestasi nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, kepada Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Minahasa Utara yang dinilai aktif dan berdampak dalam mendukung kebijakan berbasis riset dan inovasi.
Kabupaten Minahasa Utara menjadi salah satu dari dua daerah yang berhasil meraih dua kategori penghargaan sekaligus, yakni:
BRIDA Optimal untuk Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan, dan
BRIDA Optimal untuk Pengembangan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Masalah Daerah.
Menurut Ketua Tim Regional X BRIN, Muhammad Busthomi, hanya dua daerah yang berhasil meraih dua penghargaan tersebut, yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Minahasa Utara mampu bersaing dengan daerah-daerah besar di Pulau Jawa dan Bali dalam hal penguatan riset dan inovasi daerah.
Bupati Joune Ganda menyebut capaian ini sebagai hasil kerja kolaboratif lintas sektor yang menempatkan riset dan inovasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik.
“Kami percaya kebijakan berbasis sains dan bukti nyata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Joune Ganda.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap konsep ‘BRIDA Optimal’ yang diinisiasi BRIN sebagai kerangka penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah.
Kepala BRIDA Minahasa Utara, Lidya Warouw, menambahkan bahwa penghargaan ini tidak lepas dari dukungan kepala daerah, perangkat daerah, dan kerja sama tim BRIDA yang solid.
Pengakuan dari BRIN ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memperkuat peran BRIDA sebagai motor penggerak riset, inovasi, dan kebijakan berbasis data dalam pembangunan daerah.* (Mg-02)
