IKNews, MINUT – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Hendra Lumanauw menuai kritik tajam.
Pada hari yang seharusnya menjadi momen penting bagi calon bupati dan wakil bupati, yaitu pencabutan nomor urut, KPU justru menunjukkan ketidaksiapan yang mencolok.
Proses pencabutan nomor urut pada Senin, 23 September 2024, seharusnya menjadi langkah krusial dalam tahapan Pilkada.
Namun, para pasangan calon (Paslon) yang sudah ditetapkan pada minggu sebelumnya mendapati bahwa mereka tidak difasilitasi dengan ID Card yang seharusnya.
Yang disiapkan malah ID Card untuk bakal calon, sebuah blunder yang menunjukkan lemahnya manajemen KPU dalam menjalankan tugasnya.
Kritik datang dari Paslon Joune Ganda dan Kevin Lotulung (JG-KWL), yang merasa dirugikan oleh kinerja KPU yang tidak profesional. Joune Ganda dengan tegas mempertanyakan keberadaan ID card saat proses pencabutan nomor urut berlangsung.
“Bagaimana bisa kami dijamin tidak akan dipermasalahkan saat masuk tanpa ID card?” tanyanya kepada petugas KPU.
Situasi ini semakin memperburuk citra KPU yang seharusnya menjadi lembaga yang kredibel dan dapat diandalkan. Tidak hanya JG-KWL, tetapi seluruh masyarakat berhak mempertanyakan kesiapan KPU dalam melaksanakan Pilkada yang bersih dan transparan.
Ketidakmampuan KPU dalam memfasilitasi proses ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap detail yang krusial.
Apakah kita harus menganggap enteng momen-momen penting dalam demokrasi kita? KPU Minahasa Utara harus segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Rakyat berhak mendapatkan penyelenggara pemilu yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, bukan yang menambah kekacauan dalam proses demokrasi.*
Peliput: Denny Lengkong
