IKNews, JAKARTA — Rencana efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan kepala daerah. Dalam rapat internal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar secara daring pada Senin (15/9/2025), muncul suara-suara kritis dari para bupati yang merasa daerah mereka bisa terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum Apkasi, Burzah Zarnubi (Bupati Lahat) dan Sekjen Apkasi, Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara), menjadi forum untuk mengidentifikasi potensi dampak pemangkasan anggaran terhadap pemerintahan di daerah.
Menurut Joune Ganda, mayoritas daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada TKD. Ia menilai, efisiensi anggaran pusat yang dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik fiskal tiap daerah bisa menjadi bumerang bagi pembangunan dan layanan publik.
“Belanja pegawai saja sudah menyerap sebagian besar APBD. Jika TKD dipangkas, gaji PPPK dan proyek fisik bisa mandek. Ini bukan soal gaya kelola anggaran saja, ini soal keberlangsungan roda pemerintahan,” ujar Joune.
Sementara Burzah Zarnubi menyebut, rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
“Kita tidak menolak efisiensi, tapi kita ingin diajak bicara. Tidak semua daerah punya kemampuan fiskal yang sama,” tegas Burzah.
Langkah Apkasi selanjutnya adalah meminta audiensi resmi dengan dua kementerian terkait agar ruang dialog terbuka antara pusat dan daerah segera terwujud.* (Mg-01)
