IKNews, MINUT – Sebanyak 141 peserta tampak serius mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Joune James Esau Ganda, SE, MAP, MM, M.Si di Sentra Hotel, Senin (1/12/2025).
Bupati Ganda menekankan pentingnya Bimtek untuk memastikan seluruh pengelolaan keuangan SKPD mengikuti pola baku terbaru, seiring adanya perubahan ketentuan. Ia mengingatkan, ketidaksesuaian dalam pelaporan dapat berujung pada temuan saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya ingin peserta serius mengasah kemampuan dan memahami tata kelola keuangan di SKPD. Jangan sampai karena ada perubahan ketentuan, pelaporan tidak sesuai standar. Temuan BPK tentu ingin kita hindari,” tegas Bupati di hadapan para peserta.
Kepala BKAD Minut, Carla Sigarlaki, menjelaskan, Bimtek kali ini memiliki dua agenda utama: penyusunan laporan keuangan dan desiminasi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan, meminimalisir kesalahan, dan menyamakan persepsi terhadap peraturan serta standar yang berlaku.
“Forum ini sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antar pengelola keuangan dan barang milik daerah, sehingga kualitas laporan keuangan semakin terjaga,” ujar Carla saat memberikan laporan kegiatan.
Peserta Bimtek terdiri dari pengguna barang dan pengelola anggaran, kasubag atau analis perencana keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, hingga pengurus barang pengguna OPD. Materi disampaikan oleh narasumber kompeten dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Keuangan dan Aset Provinsi.
Bimtek penyusunan laporan keuangan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, dengan pembagian peserta per 10 OPD per hari. Sementara desiminasi peraturan daerah dilaksanakan selama dua hari. Kegiatan ini diharapkan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.* (Mg02)
