IKNews, JAKARTA — Tiga lembaga yang berperan penting dalam tata kelola daerah dan kesehatan lingkungan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sistem jaminan sanitasi pangan di Indonesia.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi), dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (Hakli) sepakat membangun kemitraan strategis dalam peningkatan kapasitas tenaga sanitasi lingkungan dan pembinaan tempat pengelolaan pangan laik higiene sanitasi.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, SE, MAP, MM, M.Si mewakili Ketua Umum Apkasi, bersama Ketua Umum Hakli Prof. Dr. Arif Sumantri dan Ketua Umum Akkopsi Dr. M. Dagang Supriatna, S.IP., M.Si, di Sekretariat Apkasi, The Bellagio Boutique Mall, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Kerja sama ini menjadi tindak lanjut dari Deklarasi Ternate pada City Sanitation Summit (CSS) dan merupakan bagian dari Gerakan Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan Laik Higiene Sanitasi Nasional. Program ini mendukung implementasi Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berbasis risiko dalam usaha pangan.
Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, mengatakan kemitraan tersebut menjadi langkah konkret dalam meningkatkan keamanan pangan dan menekan kasus keracunan di daerah.
“Kerja sama ini bukan hanya soal peningkatan higienitas, tetapi juga tentang keselamatan generasi penerus bangsa. Kami ingin memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah penerima program MBG, benar-benar aman dan layak,” ujar Joune.
Ia menegaskan, Apkasi akan segera menyosialisasikan ruang lingkup kerja sama kepada seluruh pemerintah kabupaten agar pelaksanaannya efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Apkasi melihat peluang besar agar kemitraan ini menjadi motor penggerak pembinaan sanitasi pangan di daerah. Melalui pelatihan keamanan pangan siap saji, pemerintah kabupaten dapat memperkuat kualitas layanan publik di bidang kesehatan lingkungan,” tambahnya.* (mg01)
