IKNews, BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Blitar memaksimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 dengan total alokasi sebesar Rp15,2 miliar.
Dana tersebut difokuskan pada tiga program strategis, salah satunya adalah peningkatan infrastruktur fasilitas kesehatan, yang dinilai sebagai pilar penting dalam pelayanan medis yang berkualitas.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Muhdianto, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp1,68 miliar dialokasikan khusus untuk rehabilitasi dan renovasi Puskesmas serta Pustu (Puskesmas Pembantu) di berbagai wilayah.
Beberapa fasilitas yang akan mengalami perbaikan tahun ini antara lain:
Pustu Tumpakkepuh di Kecamatan Bakung,
Pustu Midodaren di Kecamatan Kademangan,
Pustu Kaulon di Kecamatan Sutojayan, dan
Puskesmas Suruhwadang di Kecamatan Kademangan.
“Rehabilitasi ini penting untuk meningkatkan kenyamanan dan kelayakan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah dengan jangkauan pelayanan luas. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi utama layanan promotif, preventif, maupun kuratif,” ungkap Muhdianto, Selasa (16/07/2025).
Tidak hanya pada infrastruktur, DBHCHT juga digunakan untuk peningkatan mutu layanan dan pembiayaan operasional kesehatan. Ketiga program tersebut dirancang secara terpadu untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di tingkat primer, yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Tahun ini, alokasi DBHCHT mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menurut Muhdianto merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap sektor kesehatan.
“Harapan kami ke depan, alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Blitar terus meningkat, agar cakupan pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan bisa diperluas. Dengan dana yang memadai, manfaatnya akan semakin dirasakan masyarakat luas,” tutupnya.
Melalui langkah strategis ini, Pemkab Blitar tidak hanya membuktikan keberpihakannya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan daerah demi tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera*(son/kmf/adv)
