IKNews, BLITAR — Setelah dua pekan sempat lumpuh akibat aksi perusakan fasilitas gedung, DPRD Kabupaten Blitar akhirnya kembali menggelar rapat paripurna pada Rabu (10/09/2025), dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) tahun anggaran 2025.
Rapat yang digelar di ruang Graha Paripurna DPRD itu menjadi momentum penting pasca ketegangan politik yang memuncak dalam beberapa pekan terakhir. Terlihat, suasana sidang berjalan tertib, meski kondisi pintu dan beberapa bagian gedung masih dalam tahap perbaikan pascakejadian perusakan.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, dan dihadiri seluruh jajaran pimpinan DPRD, anggota dewan, kepala daerah, unsur Forkopimda, serta para camat.
Dalam sidang, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka terkait rancangan kebijakan keuangan daerah. Ketua DPRD Supriadi menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum ini adalah tahapan lanjutan dari rapat sebelumnya, yang telah membahas Nota Keuangan RAPBD-P 2025.
“Pandangan umum fraksi-fraksi ini merupakan bagian penting dari proses demokrasi anggaran. Di sini disampaikan kritik, masukan, dan saran yang harus diperhatikan pemerintah daerah,” ujar Supriadi.
Fraksi PAN, dalam pernyataannya, menyinggung pentingnya kepekaan sosial dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, dengan menyebut nilai-nilai keteladanan dari Nabi Muhammad sebagai inspirasi. Mereka meminta agar pelaksanaan kebijakan anggaran dilakukan secara “baik dan benar” sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Sementara Fraksi Golkar memilih menyoroti aspek manajerial pemerintahan, dengan menyampaikan apresiasi terhadap pelantikan sejumlah pejabat baru. Fraksi ini menyebut pelantikan tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola birokrasi.
Secara umum, jalannya rapat mencerminkan kembalinya fungsi legislatif yang sempat terganggu, sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Kabupaten Blitar berusaha menunjukkan stabilitas politik dalam menyelesaikan agenda strategis keuangan daerah.
Dikonfirmasi usai sidang, para pimpinan DPRD sepakat bahwa agenda ini adalah bentuk komitmen lembaga legislatif untuk kembali memfungsikan forum parlemen sebagai tempat pembahasan kebijakan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Meski fisik gedung belum sepenuhnya pulih dari insiden sebelumnya, namun aktivitas politik dan legislasi mulai menunjukkan tanda pemulihan.*
Laporan : Sony
