IKNews, BLITAR – Beberapa pandangan setiap fraksi terhadap penjelasan Bupati pada rapat sebelumnya akan sangat berpengaruh pada rancangan peraturan daerah sebelum menjadi PERDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (27/5/2025).
Dalam agenda rapat, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Ratna Dewi N.S, didampingi Wakil Ketua III, Susi Narulita KD, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para anggota legislatif.
Dalam sambutannya, wakil Ketua II (Ratna Dewi N.S) menegaskan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya pada Senin (26/5/2025), yang berisi penyampaian penjelasan Bupati mengenai rancangan peraturan daerah yang diusulkan.
”Kami berharap pembahasan Raperda RPJMD ini berjalan optimal, menghasilkan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Blitar,” katanya.
Penyampaian pandangan umum dilakukan secara bergiliran oleh juru bicara masing-masing fraksi, dimulai dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, dan Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat.
Pertama, jubir Fraksi PAN, M. Andika Agus Setiawan, pada kesempatan yang mulia ini kami berharap RPJMD ini adalah benar-benar menjadi yang komperhensif bukan hanya sebagai agenda rutinan tetapi inklusif.
”Fraksi PAN merespons positif terkait cita-cita mulia Kabupaten Blitar untuk 5 Tahun kedepan, sebagaimana dituangkan dalam RPJMD sebagai penjabaran visi ‘Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya’ serta Chatur Dharma pembangunan. Visi ini dapat dimaknai bahwa pembangunan dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blitar yang tangguh, inovatif, maju, adil, dan berketahanan ekonomi tinggi,” ujarnya.
Kedua, Fraksi Golkar dibawakan jubir Niswatus Sholihah, kami sangat mengapresiasi setiap gagasan Pemerintah daerah yang telah menuangkan RPJMD ini dalam rangka mengoperasionalisasikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, menyoroti 12 program prioritas yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
”Kami mengingatkan agar pemerintah daerah dalam membuat perencanaan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang baik, tujuan proses yang terstruktur, penentuan waktu yang realistis, penggunaan sumber daya yang efisien dan efaluasi bersama untuk memastikan pencapaian tujuan. Dan kami mengapresiasi program perluasan Sekolah Lapang atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai langkah positif dalam peningkatan kualitas SDM. Namun, perlu ada pelatihan keterampilan berbasis kompetensi agar menghasilkan SDM yang siap pakai dan mampu bersaing di dunia kerja,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti program beasiswa (Blitar Mengabdi) dan pembangunan infrastruktur, termasuk jalur Pansela (Pantai Selatan) serta perbaikan jalan rusak di beberapa wilayah.
Ketiga, Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fatatoh Hironi Ulya, menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Blitar dinilai mampu menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
”RPJMD ini kami pandang sebagai harapan baru masyarakat Kabupaten Blitar untuk menuju situasi yang lebih baik. Dokumen ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Keempat, Fraksi PKB menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
”Kami mengusulkan kebijakan yang lebih konkret untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan, termasuk akses yang lebih luas terhadap teknologi pertanian modern, bantuan modal usaha, serta peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan,” ujar juru bicara Fraksi PKB.
Kelima, Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat, melalui juru bicara , Hj.Sri Indah S menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 harus menjadi dokumen yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Blitar.
”Kami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas melalui pengembangan UMKM.
Dengan adanya rapat ini, DPRD Kabupaten Blitar berharap penyusunan RPJMD 2025–2029 dapat lebih mengakomodasi aspirasi seluruh elemen masyarakat, sehingga visi pembangunan daerah dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.*
Peliput: Son
