IKNews, KOTA BLITAR — Pemerintah Kota Blitar menghadapi tekanan fiskal cukup berat pada tahun anggaran ini. Meski demikian, Wali Kota Syauqul Muhibin memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan melalui berbagai langkah efisiensi dan penataan ulang prioritas anggaran.
Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan evaluasi satu tahun kepemimpinannya dalam forum diskusi publik “NGOPI” (Ngobrol Gagasan & Opini Publik Inklusif) yang digelar di kawasan Museum PETA Blitar, Minggu malam (1/3/2026), setelah pelaksanaan salat Tarawih.
Dalam dialog yang dihadiri warga dan sejumlah tokoh masyarakat itu, Syauqul mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir Pemerintah Kota Blitar berhasil mengumpulkan sekitar 70 penghargaan dari berbagai lembaga. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kerja kolektif organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta dukungan masyarakat.
Namun di balik berbagai prestasi tersebut, Pemkot Blitar harus menghadapi penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Ia menjelaskan bahwa sekitar 80 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota itu terdampak kebijakan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan efisiensi di sejumlah sektor. Beberapa program mengalami penyesuaian, mulai dari penghapusan paket bingkisan Lebaran bagi kelompok pekerja rentan hingga pemangkasan bantuan sosial Rastrada yang mencapai setengah dari alokasi sebelumnya.
Program pemberdayaan masyarakat “Karya Mas” yang sebelumnya dikenal sebagai RT Keren juga mengalami pengurangan kuota hingga 50 persen. Selain itu, pemerintah turut melakukan penyesuaian pada tunjangan kinerja aparatur sipil negara.
“Tahun lalu tunjangan kinerja untuk P3K sudah dipotong sekitar 50 persen. Tahun ini giliran tunjangan kinerja PNS yang kami sesuaikan sekitar 15 persen sebagai bagian dari langkah efisiensi,” jelasnya.
Dari kebijakan tersebut, Pemkot Blitar mampu menghemat sekitar Rp26 miliar dari belanja pegawai. Sementara efisiensi dari belanja barang, jasa, serta tenaga harian lepas mencapai sekitar Rp76 miliar. Secara keseluruhan, pemerintah daerah harus menutup kekurangan anggaran hingga Rp126 miliar.
Meski melakukan berbagai penyesuaian, pemerintah kota menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Anggaran yang tersedia akan difokuskan pada program strategis seperti pendidikan, penanganan stunting, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor pariwisata, hingga penyediaan sarana olahraga.
Selain itu, Pemkot Blitar juga menyiapkan langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026. Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah digitalisasi sistem parkir menggunakan pembayaran berbasis uang elektronik.
Menurut Syauqul, sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan daerah tanpa harus menaikkan tarif parkir bagi masyarakat.
Dengan strategi efisiensi dan inovasi tersebut, pemerintah kota optimistis pembangunan daerah tetap dapat berjalan stabil meski berada di tengah tekanan anggaran yang cukup besar.* (Son)
