IKNews, BLITAR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Dicky Cobandono, mengejutkan publik dengan pengajuan pensiun dininya yang akan efektif mulai 1 Maret 2025. Alasan resmi yang diberikan adalah untuk mendampingi sang istri yang tengah sakit.
Namun, pengajuan pensiun dini ini justru menimbulkan berbagai spekulasi, terutama terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek besar yang sedang berlangsung di wilayah tersebut!
Dicky, yang masih memiliki sekitar lima tahun lagi masa pengabdian sebelum mencapai batas pensiun, mendadak membuat keputusan besar yang meninggalkan sejumlah pekerjaan tak tuntas, salah satunya adalah proyek infrastruktur besar yang tengah dijalankan di Kabupaten Blitar.
Proyek-proyek ini, yang diperkirakan menyedot anggaran puluhan miliar, kini terancam terganggu karena kekosongan posisi Kepala Dinas PUPR yang akan terjadi mulai 1 Maret mendatang.
Budi Hartawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, mengonfirmasi bahwa pengajuan pensiun dini ini diajukan sejak awal Februari 2025 dan telah disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) setelah melalui proses administrasi. Surat keputusan resmi diberikan pada 20 Februari 2025.
“Beliau efektif pensiun per 1 Maret 2025. Pengunduran diri ini disebabkan oleh alasan pribadi, yaitu untuk merawat istri yang sakit,” terang Budi Hartawan pada Selasa (25/2/2025).
Namun, meski alasan pengunduran diri Dicky adalah untuk mendampingi istri yang sedang sakit, banyak pihak yang mulai mempertanyakan apakah keputusan mendadak ini ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi proyek Dam Kali Bentak di Kecamatan Panggungrejo, yang melibatkan Dinas PUPR dan bernilai Rp 4,9 miliar! Kasus ini saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar (Kejari), dan isu ini makin memanas, memicu spekulasi liar di kalangan masyarakat.
Ketika ditanya soal kaitan pensiun dini dengan kasus korupsi tersebut, Budi Hartawan memilih bungkam. “Saya tidak bisa memberikan komentar mengenai hal itu. Yang jelas, pengajuan pensiun ini karena alasan keluarga, yaitu merawat istri yang sakit,” ujar Budi, sambil menghindari pertanyaan lebih lanjut.
Dengan pengunduran dirinya Dicky, jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar akan kosong mulai 1 Maret 2025. Untuk mengisi posisi tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh Bupati Blitar Rijanto, guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lancar. (Andy Suryana)
