IKNews, JEMBER — Suasana Pendopo Wahyawibawagraha, Senin malam (2/3/2026), tak seperti biasanya. Layar besar di ruang utama menampilkan wajah Bupati Jember, Muhammad Fawait, yang tengah berada di Makkah untuk menunaikan ibadah umrah. Meski berjarak ribuan kilometer, ia memimpin langsung rapat koordinasi bersama lebih dari 140 pengelola Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember.
Rapat tersebut menjadi evaluasi perdana setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah catatan muncul, mulai dari kelengkapan perizinan dapur hingga pengawasan distribusi makanan bagi siswa.
Dalam arahannya, Fawait menegaskan agar tidak ada pengurangan nilai menu yang sudah ditetapkan. Untuk siswa SMP, anggaran dipatok Rp10 ribu per porsi, sedangkan jenjang lain Rp8 ribu. “Itu hak siswa. Tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun,” tegasnya melalui sambungan Zoom.
Program MBG di Jember diproyeksikan melibatkan sekitar 270 dapur SPPG. Dari paparan yang disampaikan dalam rapat, potensi tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 15 ribu orang. Perputaran anggaran disebut-sebut menembus Rp4 triliun, angka yang mendekati nilai APBD Jember 2026.
Beberapa pengelola dapur yang ditemui usai rapat mengakui, program ini memang membuka peluang kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga dan tenaga dapur lokal. Namun, mereka juga berharap kepastian teknis dan administrasi tidak berubah-ubah agar operasional tetap stabil.
Di balik potensi besar itu, persoalan kedisiplinan administrasi menjadi perhatian serius. Masih ada SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi HACCP, hingga Sertifikat Halal. Pemerintah daerah meminta seluruh dapur segera melengkapi syarat tersebut demi menjamin keamanan pangan.
Pengawasan pun diperketat. Pemerintah Kabupaten Jember berencana menggelar forum koordinasi rutin setiap bulan yang melibatkan satgas, korwil, korcam, camat, hingga puskesmas. Laporan menu harian akan dikirim melalui grup WhatsApp, sementara CCTV di setiap dapur diintegrasikan dengan sistem pemantauan Diskominfo.
Data yang dipaparkan dalam forum menyebutkan, tiga SPPG telah disuspensi karena melanggar SOP. Rekomendasi sanksi berasal dari satgas daerah, sedangkan keputusan akhir berada di Badan Gizi Nasional.
Di akhir rapat, Fawait menyampaikan apresiasi kepada pengelola dapur yang dinilai konsisten menjaga kualitas layanan. Ia juga menjanjikan penghargaan bagi SPPG terbaik pada akhir tahun.* (Sofyan)
