IKNews, JEMBER — Dugaan maraknya peredaran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oplosan serta pengurangan takaran di Kabupaten Jember menjadi sorotan tajam Pemerintah Kabupaten Jember. Bupati Muhammad Fawait turun tangan langsung menyikapi temuan yang dinilai merugikan masyarakat kecil itu.
Dalam konferensi pers pada Kamis (7/8), Bupati Fawait menyatakan keprihatinannya dan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum pedagang nakal yang terlibat.
“Beras SPHP ini diperuntukkan untuk rakyat. Jangan ada yang coba-coba menyalahgunakan. Kami tidak akan tinggal diam,” ujar Bupati dengan nada tegas.
Mitigasi awal oleh tim pemerintah menunjukkan indikasi kuat adanya praktik curang berupa pengoplosan beras dan pengurangan takaran di sejumlah wilayah. Merespons hal ini, Pemkab Jember langsung berkoordinasi dengan pihak Bulog dan berencana menggelar pengawasan masif.
“Kami akan kerahkan camat, Satpol PP, dan aparat lainnya untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Ini menyangkut kebutuhan pokok warga. Jangan main-main,” lanjut Bupati Fawait.
Tak hanya pemerintah, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi peredaran beras subsidi ini. Ia membuka kanal pengaduan resmi “Wadul Gus’e” agar warga bisa melapor tanpa rasa takut.
“Laporkan. Jangan takut. Setiap informasi akan kami sebarkan secara luas agar masyarakat lebih waspada,” tegasnya.
Langkah tegas ini diambil demi menjaga integritas program pangan bersubsidi serta melindungi hak-hak masyarakat, terutama kalangan ekonomi bawah yang sangat bergantung pada beras SPHP.
Dengan pengawasan menyeluruh dan partisipasi aktif masyarakat, Pemkab Jember berharap kepercayaan publik terhadap distribusi pangan bersubsidi tetap terjaga.*
Peliput: Sofyan
