IKNews, KOTA BLITAR – Harga beras yang kian melonjak dalam beberapa bulan terakhir membuat keresahan di masyarakat tak bisa dihindari. Namun, angin segar datang dari Kota Blitar. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turun langsung ke Pasar Pon, Selasa (26/8/2025), untuk mengecek langsung kondisi pasar, sekaligus memastikan harga dan stok pangan utama—khususnya beras—tetap terkendali.
Didampingi jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Biro Perekonomian Jatim, Gubernur Khofifah tak sekadar melihat-lihat. Ia berdialog langsung dengan para pedagang dan pembeli, bahkan sesekali menanyakan harga per kilogram beras dan minyak goreng dari lapak ke lapak.
“Kami ingin pastikan, bukan cuma dari laporan di meja, tapi langsung di lapangan, bahwa distribusi beras SPHP berjalan lancar dan harga pangan pokok terjangkau,” tegas Khofifah.
Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), yang menjadi ujung tombak intervensi pemerintah dalam menekan harga beras, menurut Khofifah, sudah terdistribusi dengan baik di Pasar Pon. Bahkan, sejumlah kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng dan telur, menurut pantauannya, masih dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pemerintah sebelumnya telah menerima surat resmi dari Badan Pangan Nasional terkait penyesuaian HET, yakni Rp14.900/kg untuk beras premium, Rp13.500/kg untuk beras medium, dan Rp12.500/kg untuk beras SPHP. Maka dari itu, kehadiran Gubernur di tengah para pedagang menjadi bentuk nyata dari pengawalan distribusi di tingkat daerah.
Sementara itu, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen bersama menjaga daya beli masyarakat.
“Kami ingin masyarakat Blitar tetap bisa membeli kebutuhan pokok tanpa harus ketar-ketir soal harga. Stok aman, harga juga relatif stabil,” ungkap pria yang akrab disapa Mas Ibbin.
Dari hasil pengecekan, selain beras, minyakita dan telur juga masih dijual dalam rentang harga normal. Pemkot Blitar, lanjutnya, akan terus mengawasi distribusi agar tidak ada hambatan di pasar-pasar tradisional.
Lebih dari sekadar kunjungan, kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah masih menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pangan nasional.*
Laporan : Sonny
