IKNews, JAMBI – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Jambi, Selasa (6/1/2026), menjadi ruang evaluasi sekaligus penegasan arah pembangunan daerah ke depan. Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, turut hadir dalam forum tersebut bersama para kepala daerah se-Provinsi Jambi.
Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi itu dipimpin Ketua DPRD Jambi M. Hafiz Fattah dan dihadiri Gubernur Jambi Al Haris serta Wakil Gubernur Abdullah Sani. Kehadiran para bupati dan wali kota menandai pentingnya koordinasi lintas wilayah dalam mendorong pembangunan yang lebih merata.
Dalam forum tersebut, pimpinan DPRD Provinsi Jambi menekankan bahwa peringatan hari jadi provinsi tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia mengingatkan bahwa Provinsi Jambi yang berdiri sejak 6 Januari 1958 lahir dari proses perjuangan panjang, sehingga perlu dijawab dengan peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya memaparkan sejumlah capaian pembangunan strategis, termasuk pengembangan sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah berasrama, peningkatan produksi pertanian, serta percepatan infrastruktur jalan dan irigasi.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat turut mempercepat realisasi proyek-proyek besar seperti jalan tol, jembatan penghubung antarwilayah, dan revitalisasi kawasan cagar budaya.
Capaian tersebut, kata Al Haris, turut berdampak pada perolehan sejumlah indikator kinerja pemerintahan daerah, mulai dari pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi, hingga kualitas lingkungan hidup. Ia menegaskan, target pembangunan tahun 2026 diarahkan pada penguatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
Di sela kegiatan paripurna, Gubernur Jambi juga menyerahkan penghargaan kepada tokoh pendidikan keagamaan asal Kuala Tungkal atas dedikasinya dalam pengembangan pendidikan pesantren. Penghargaan tersebut diterima oleh pengasuh pondok pesantren yang mewakili keluarga pendiri.
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyambut positif forum paripurna tersebut sebagai ajang memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia menilai, sinergi antardaerah menjadi kunci agar program pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah pinggiran dan pesisir.* (Mg02)
