IKNews, Kuala Tungkal – Rencana belanja daerah untuk tahun 2026 mulai digodok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna pertama masa sidang III tahun 2025, Senin (8/9/2025), dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, rapat ini menjadi titik awal perdebatan dan kajian atas arah kebijakan anggaran daerah tahun depan. Salah satu isu sentral yang diangkat adalah jaminan bahwa anggaran akan menyentuh kebutuhan riil masyarakat—bukan sekadar rutinitas administratif tahunan.
Ketua DPRD Hamdani, S.E., memimpin langsung jalannya rapat yang juga dihadiri 20 anggota DPRD serta jajaran eksekutif dan unsur Forkopimda. Bupati Tanjab Barat tidak hadir secara langsung, namun sambutannya dibacakan oleh Sekretaris Daerah Hermansyah, S.STP., M.H.
Dalam pidatonya, Bupati menyatakan komitmen pemerintah untuk mengarahkan anggaran 2026 kepada sektor-sektor yang menjadi urat nadi masyarakat: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.“Permasalahan pembangunan ke depan tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar arah pembangunan kita tidak tumpang tindih,” ujar Sekda Hermansyah, membacakan sambutan Bupati.
Pemerintah daerah juga menyebut APBD 2026 akan disusun selaras dengan dokumen jangka panjang daerah, yakni RPJMD 2025–2029. Artinya, program jangka pendek diharapkan bisa mendukung visi besar daerah menuju masyarakat yang berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan inovatif.
Namun, sejauh mana realisasi dari visi ambisius tersebut bisa diwujudkan—masih menjadi pertanyaan. Sejumlah pihak berharap agar pembahasan APBD kali ini tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat yang selama ini masih berkutat pada persoalan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan yang merata.
Rapat ini menjadi langkah awal yang akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis dan detil anggaran antara legislatif dan eksekutif, termasuk melalui forum-forum dengar pendapat dan evaluasi komisi.
(Jun)
