IKNews, TANJAB BARAT – Di tengah ancaman krisis pangan global yang menghantui banyak negara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat justru mengambil langkah progresif. Uniknya, bukan hanya petani atau dinas pertanian yang bergerak—Polisi pun kini ikut turun ke lapangan.
Kapolres Tanjab Barat, AKBP Agung Basuki, dengan nada tegas namun penuh semangat, menyerukan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga ketahanan pangan. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang digelar di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (4/8/2025).
“Ketahanan pangan adalah kebutuhan rakyat dan tanggung jawab kita bersama. Ini uang negara, harus ada manfaatnya. Jangan main-main dengan amanah ini,” ujar Kapolres, menyindir praktik program formalitas tanpa dampak nyata.
Lebih dari sekadar wacana, Polres Tanjab Barat telah menggulirkan sederet program konkret berbasis desa. Mulai dari program “Pekarangan Pangan Bergizi” di seluruh Polsek, sistem tumpang sari jagung yang menggandeng perusahaan mitra, hingga program “1 Desa 1 Hektare” untuk budidaya jagung monokultur.
Tak hanya itu, Kapolres juga mendorong optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan bagi kelompok tani, serta mengingatkan pemerintah desa agar mengalokasikan minimal 20% Dana Desa sesuai instruksi pusat untuk penguatan sektor pangan.
“Kami ingin Polri hadir bukan hanya saat ada masalah keamanan, tapi juga ketika rakyat butuh solusi ekonomi. Ketahanan pangan ini adalah jalan menuju kesejahteraan yang nyata,” lanjut AKBP Agung.
Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, yang memimpin langsung rapat tersebut, mendukung penuh langkah tersebut. Menurutnya, desa adalah kunci dari ketahanan pangan berkelanjutan.
“Pemerintah desa harus lebih proaktif, jangan sampai lahan tidur terus dibiarkan. Kita harus dorong jagung sebagai komoditas unggulan,” ujar Bupati.
Rapat yang dihadiri oleh jajaran TNI-Polri, OPD, Bulog, para kepala desa, dan penyuluh pertanian ini menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. Ketahanan pangan bukan lagi isu teknis, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan daerah.
Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat akar rumput ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
Jika biasanya polisi identik dengan penindakan hukum, kini mereka justru ikut mencangkul harapan baru di ladang-ladang desa. Di Tanjab Barat, ketahanan pangan tak lagi sekadar slogan—ia sedang digarap serius, dengan tangan-tangan yang tak biasa.
Reporter: Jun
