IKNews, TANJABBAR – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan menggelar penanaman jagung untuk kuartal IV. Kegiatan ini berlangsung di areal perkebunan jagung Desa Delima, PT WKS, Kecamatan Tebing Tinggi, dan diikuti secara daring oleh seluruh daerah di Indonesia melalui Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Kapolres Tanjab Barat AKBP Agung Basuki, S.I.K., M.M., memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi unsur Forkopimda serta perwakilan dari berbagai instansi terkait dan perusahaan swasta. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program ketahanan pangan.
Rombongan yang mendampingi Kapolres di lokasi antara lain Asisten II Setda Tanjab Barat Ir. H. Firdaus Khatab, M.M., pejabat utama Polres, Kapolsek Tebing Tinggi IPDA Andi Ilham J., S.H., Kepala Dinas PMD Muhammad Natsir, S.IP., Kepala Bulog Reny Lelianda, S.E., Kepala BPS Tanjab Barat, Danramil Tungkal Ulu, Camat Tebing Tinggi, para kepala desa se-Kecamatan Tebing Tinggi, Kapus PKM Pijoan Baru, dan perwakilan perusahaan seperti PT WKS, PT Agrowiyana, serta PT LPPPI.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Agung Basuki bersama Forkopimda dan perwakilan perusahaan secara simbolis menanam benih jagung, menandai dimulainya program penanaman jagung kuartal IV. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk meningkatkan produksi pangan lokal sebagai pondasi ketahanan pangan nasional.
“Zoom meeting yang dipimpin Wakil Presiden memberikan arahan penting bagi kami untuk terus mendorong peningkatan produksi jagung di daerah. Kami dari Polres Tanjab Barat berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pihak terkait agar proses penanaman hingga panen berjalan lancar dan aman,” ungkap Kapolres.
Program penanaman jagung ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi target produksi jagung di Provinsi Jambi dan memperkuat stok pangan nasional secara umum. Kehadiran Forkopimda di lapangan juga menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi dari pusat.* (Mg-02)
