IKNews, GORONTALO – Persoalan sampah di Kota Gorontalo hingga kini dinilai belum mampu ditangani secara optimal oleh Wali Kota Adhan Dambea. Berbagai bantuan yang telah digelontorkan untuk membantu Pemerintah Kota Gorontalo belum menunjukkan hasil signifikan. Sampah masih terlihat menumpuk di berbagai titik kota.
Kondisi tersebut kian memprihatinkan mengingat Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo. Sampah terlihat di sejumlah ruas jalan strategis, menimbulkan bau tak sedap dan mencoreng wajah kota. Bahkan, sejak kepemimpinan Wali Kota Adhan Dambea, Kota Gorontalo kerap mendapat julukan sinis sebagai “Kota Sampah”.
Permasalahan ini mengemuka dalam kegiatan Refleksi Ekonomi 2025 yang memaparkan hasil kajian pengelolaan sampah regional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito oleh Prof. Sukirman Rahim.
Dalam pemaparannya, Prof. Sukirman menegaskan bahwa kapasitas TPA Regional Talumelito saat ini telah mendekati ambang batas maksimal.
“Bahkan terdapat sel TPA yang awalnya dibangun dengan estimasi kapasitas hingga tujuh tahun ke depan, kini terancam hanya mampu bertahan satu hingga dua tahun saja. Hal ini disebabkan tingginya timbulan sampah dari aktivitas masyarakat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango,” ungkap Prof. Sukirman.
Ia juga menyoroti tidak optimalnya peran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Menurutnya, TPST 3R belum beroperasi sesuai harapan sehingga sampah tidak melalui proses pemilahan dan pengolahan awal sebelum dibuang ke TPA Regional.
“Akibatnya, seluruh sampah langsung dibuang ke TPA tanpa proses pengurangan volume. Kondisi ini mempercepat penuhnya sel TPA Regional Talumelito,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Katili, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya aktivitas masyarakat secara langsung berdampak pada naiknya volume sampah.
“Ini merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Namun, penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif,” ujar Wahyudin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan, namun pemerintah kabupaten dan kota—terutama Kota Gorontalo—harus menjalankan proses pemilahan dan pengolahan awal sampah di TPST 3R.
“Langkah ini penting untuk membangun kemandirian masyarakat, memberdayakan warga, serta mengoptimalkan daur ulang sampah,” pungkasnya. (Mg02)
