IKNews, KOTA GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara profesional, objektif, dan berlandaskan kompetensi aparatur. Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, memastikan bahwa proses tersebut sama sekali tidak didasari kedekatan personal, nepotisme, maupun praktik jual beli jabatan.
Penegasan itu disampaikan Wagub Idah saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026 yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, penataan OPD menjadi kebutuhan mendesak mengingat struktur organisasi saat ini belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan pembangunan ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, perubahan iklim, serta dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks. Karena itu, birokrasi yang adaptif, ramping, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat harus segera diwujudkan.
“Seluruh kebijakan pemerintah wajib berpihak pada kebutuhan masyarakat. Birokrasi yang kita bangun harus efektif, saling terhubung, dan bebas dari ego sektoral. Tidak boleh ada lagi OPD yang bekerja sendiri-sendiri,” tegas Idah.
Ia menjelaskan, penataan pimpinan OPD akan segera dilaksanakan sebagai bagian dari pembenahan organisasi secara menyeluruh. Proses tersebut mencakup rotasi jabatan, penugasan staf ahli, serta penyesuaian lainnya setelah penataan pejabat eselon II, III, dan IV.
“Seluruh tahapan akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menanggapi dinamika yang menyertai proses penataan OPD, Wakil Gubernur menegaskan masih adanya upaya pendekatan yang tidak pantas dari sejumlah pihak, termasuk dengan membawa bingkisan. Ia memastikan hal tersebut tidak akan memengaruhi keputusan pemerintah daerah.
“Jabatan adalah amanah yang diperoleh melalui prestasi dan kinerja, bukan melalui upaya mencari muka kepada pimpinan daerah. Seluruh pengisian jabatan dilakukan melalui manajemen talenta yang transparan dan bebas dari intervensi,” tandasnya.
Menutup arahannya, Wakil Gubernur perempuan pertama di Gorontalo itu berharap tahun 2026 menjadi momentum awal terwujudnya birokrasi yang lebih profesional dan berintegritas. Ia mengajak seluruh ASN dan PPPK meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif, serta membangun etos kerja baru yang berorientasi pada pelayanan dan hasil nyata bagi masyarakat.* (Mg-02)
