IKNews, GORONTALO – Idul Fitri bukan sekadar perayaan keagamaan. Di dalam tradisi pemerintahan Indonesia, momen silaturahmi lebaran adalah panggung diplomatik yang halus namun sarat makna. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir — keduanya adalah pernyataan politik. Dan di Gorontalo, pada hari kedua Idulfitri 1447 Hijriah, Minggu (22/3/2026), sebuah ketidakhadiran berbicara lebih keras daripada hadirnya ribuan tamu di Rumah Jabatan Gubernur Gusnar Ismail.
Satu per satu, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Bupati Boalemo Rum Pagau, Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu, hingga Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga datang mengisi ruang silaturahmi di kediaman Gubernur. Mereka hadir lengkap bersama wakil bupati, sekda, dan jajaran OPD masing-masing. Bahkan Bupati Sofyan Puhi, sebelum bertandang ke rumah jabatan gubernur, telah lebih dahulu menyambangi Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea dalam rangkaian safari enam titik Idulfitri-nya. Indah dan tertib — gambaran koordinasi pemerintahan yang mestinya lazim.
*Sebuah Ketidakhadiran yang Bukan Kebetulan*
Ketidakhadiran Adhan Dambea di open house Gubernur bukanlah hal yang berdiri sendiri. Ia adalah bab terbaru dari sebuah narasi panjang yang telah dikenal luas di Gorontalo: persoalan pribadi yang tak perlu dibawa ke ranah pemerintahan oleh Walikota Gorontalo. Ia telah berkali-kali mencuat ke permukaan publik, dari polemik pengadaan alat kesehatan di RSUD Aloei Saboe, hingga yang paling menyiya perhartian adalah pernyataan “warning” sang walikota soal Komisaris BSG dan Penggunaan Trotoar yang semestinya harus dibaca dalam perspektif regulasi.
Pihak Pemprov sendiri, melalui Kepala Dinas Kominfo Sri Wahyuni Matona, pernah menegaskan bahwa Gubernur Gusnar tidak memiliki masalah pribadi dengan Wali Kota Adhan. Namun pernyataan itu justru muncul sebagai respons atas berkembangnya persepsi publik bahwa kedua pemimpin ini memang tidak berada di jalur yang sama. Ketika orang merasa perlu menegaskan bahwa “tidak ada masalah pribadi,” biasanya ada masalah yang harus dinetralisir.
*Protokol, Etika, dan Sinyal Politik*?
Dalam konteks pemerintahan Indonesia, Gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hubungan antara gubernur dan bupati/wali kota diatur dalam hierarki koordinasi yang jelas. Kunjungan silaturahmi lebaran bukan sekadar gestur sosial — ia adalah pernyataan kesetiaan pada kerangka tata kelola yang kolegial dan harmonis. Ketika para bupati hadir dan wali kota absen, pertanyaan publik yang wajar adalah: apakah ini pilihan sadar? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan?
Adhan Dambea bukan politikus baru yang tidak memahami makna simbolis sebuah pertemuan. Ia adalah figur yang telah lama bergelut dalam panggung politik Gorontalo — mantan Ketua DPRD Kota, mantan anggota DPRD Provinsi, dan kini kembali memimpin Kota Gorontalo untuk periode keduanya (2025–2030). Ia tahu betul bahwa dalam politik, kehadiran adalah pesan, dan ketidakhadiran pun adalah pesan — bahkan sering kali lebih keras.
Satu hal yang perlu dicermati: apakah ketidakhadiran ini diumumkan secara resmi, disertai alasan yang memadai? Sejauh yang dapat dikonfirmasi dari catatan publik, tidak ada keterangan resmi dari Pemkot Gorontalo soal mengapa Wali Kota absen dari forum yang dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten di Gorontalo itu. Hal itu pun telah cukup menjadi pernyataan.
*Pola yang Berulang*
Dinamika Gusnar–Adhan sesungguhnya bukan fenomena baru di Gorontalo. Lanskap politik provinsi ini memiliki sejarah panjang rivalitas antarpemimpin daerah. Adhan sendiri pernah bersikap antagonis terhadap Fadel Muhammad saat menjadi Wali Kota 2008–2013, dan dikenal vokal melawan Rusli Habibie ketika sang tokoh menjabat Gubernur. Kini, dengan Gusnar Ismail di tampuk provinsi, pola yang sama tampaknya kembali berulang.
Yang menjadi kekhawatiran bukan persaingannya sendiri — rivalitas di antara pemimpin adalah hal yang manusiawi. Yang mengkhawatirkan adalah ketika ketegangan antarelit merembes ke dalam wilayah pelayanan publik.
Ketidakhadiran Walikota Gorontalo di momen silaturahmi Idul Fitri bersama para kepala daerah se-Gorontalo, sementara seluruh bupati hadir, mengirimkan sinyal yang sulit ditafsirkan selain sebagai penolakan simbolis terhadap forum koordinasi. Jika ada alasan kuat di balik absensi ini, publik berhak mengetahuinya. Jika tidak ada, maka ini adalah preseden yang tidak menguntungkan bagi kualitas tata kelola pemerintahan di Gorontalo.
Pada akhirnya, momen Idulfitri adalah panggilan untuk kembali kepada fitrah. Dalam konteks pemerintahan, fitrah itu berarti pelayanan tanpa ego, koordinasi tanpa syarat, dan kehadiran yang nyata — bukan hanya di hadapan kamera, tetapi di hadapan rakyat yang menanggung akibat dari setiap kursi yang dibiarkan kosong.* (Mg-02)
