Gubernur Gusnar Lantik 25 Pejabat, Janji Rampungkan Pengisian Jabatan Demi Kelancaran Gaji ASN

oleh -55 Dilihat
Gambar: Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (12/1/2026). Usai pelantikan, Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada ASN terkait keterlambatan pembayaran gaji serta menegaskan komitmen menuntaskan pengisian jabatan struktural demi kelancaran administrasi dan hak pegawai. (Foto: Adit/ikn)

IKNews, KOTA GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait keterlambatan pembayaran gaji hingga pertengahan Januari. Hal tersebut disampaikannya usai melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Kantor Gubernur Gorontalo, Senin (12/1/2026).

Gubernur menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji ASN dipengaruhi oleh proses pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintahan daerah yang masih berlangsung, mulai dari eselon II hingga eselon IV. Proses tersebut merupakan bagian dari penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dilakukan sejak tahun 2025.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai yang hingga saat ini belum menerima gaji. Hari ini kita sudah melantik pejabat eselon II, dan insyaallah pengisian eselon III dan IV akan segera dituntaskan minggu ini,” ujar Gusnar.

Ia menegaskan, seluruh tahapan pelantikan pejabat harus mengikuti mekanisme dan ketentuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk pelantikan kali ini, baru pejabat eselon II yang dilantik, menyesuaikan perubahan nomenklatur OPD maupun perpindahan jabatan.

“Ada beberapa dinas yang masih kosong karena pejabat dari luar daerah belum masuk dalam manajemen talenta. Untuk eselon III dan IV saat ini masih dalam proses sesuai prosedur,” tambahnya.

Sebanyak 25 pejabat eselon II dilantik, terdiri atas dua staf ahli, tiga asisten, dan 20 kepala OPD. Meski demikian, masih terdapat empat biro dan dua dinas yang belum terisi pejabat definitif, yakni Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Ekonomi Pembangunan, Dinas Kominfo dan Statistik, serta Inspektorat.

Sementara itu, sejumlah OPD yang tidak mengalami perubahan struktur, seperti Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Nakertrans, dan Kepala Dinas PUPRPKP, tidak masuk dalam agenda pelantikan kali ini.* (Mg-02)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.