IKNews, KOTAMOBAGU – Dalam rangka memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel, Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja APBD yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Rabu (12/3/2025).
Rakor ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai upaya tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Acara strategis ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara, termasuk Wali Kota Kotamobagu, dan menjadi ajang penting untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan arahan pusat. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan paparan mengenai arah kebijakan efisiensi anggaran nasional, termasuk pentingnya pemangkasan belanja non-prioritas dan optimalisasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan regulasi dan prioritas pembangunan nasional.
“Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai prioritas nasional akan memastikan pembangunan daerah berjalan efektif. Semua pemerintah daerah harus berkomitmen untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran demi kepentingan masyarakat,” tegas Gubernur Yulius.
Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menegaskan bahwa kehadiran dirinya dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia juga menilai bahwa forum ini sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung efektivitas belanja daerah dan menghindari pemborosan anggaran.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.***
