IKNews, KOTAMOBAGU – Fenomena memalukan terungkap di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Kotamobagu. Investigasi Infokini.News menemukan banyak ASN yang hilang dari ruang kerja usai jam istirahat siang.
Fakta itu diperkuat saat Sidak Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, yang mendapati kantor-kantor OPD sepi meski daftar absen pegawai tercatat penuh, pada Kamis (02/10/2025).
Wali Kota Kotamobagu turun langsung menyidak sejumlah OPD strategis, antara lain Sekretariat Daerah, BPKD, BKPP, Dinas Kominfo, Inspektorat, Satpol PP dan Damkar, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, BPBD, Bappelitbangda, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Namun yang ditemui justru ironi, pagi absen penuh, siang kantor kosong. Sejumlah meja kerja ASN kosong, pelayanan pun nyaris lumpuh.
Investigasi Media: Pegawai Bisa Dihitung Jari
Hasil investigasi lapangan Infokini.News memperlihatkan kondisi paling parah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Dari total 18 pegawai, pada pukul 14.00 WITA hanya segelintir orang yang masih berada di kantor, bisa dihitung dengan jari.
Seorang pengunjung mengaku kecewa dengan kondisi tersebut.
“Sudah sering datang, tapi ruangan kosong. Pegawai cuma satu dua orang, lainnya entah ke mana,” ungkapnya.
Bantahan Kadis Dipatahkan Fakta
Ironisnya, Kepala Dinas Perpustakaan, Ham Rumoroy, membantah temuan itu. Ia beralasan beberapa pegawai sakit dan ada yang izin.
“Tingkat disiplin sebenarnya baik. Kalau pun ada yang kurang, kami siap menerima sanksi,” katanya.
Namun bantahan itu langsung terpatahkan oleh temuan nyata Wali Kota saat sidak.
Sikap Tegas Wali Kota
“ASN itu digaji untuk melayani masyarakat, bukan hanya absen pagi lalu hilang. Banyak yang tidak ada di ruangan jelas menunjukkan disiplin masih rendah. Sidak akan terus kami lakukan, dan siapa pun yang kedapatan abai akan diberi sanksi sesuai aturan,” tegas Wali Kota Weny Gaib.
Fenomena “ASN hilang usai istirahat” ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi Kotamobagu. Fakta di lapangan, investigasi media, hingga temuan kepala daerah memperlihatkan pola disiplin ASN yang buruk. Jika tidak segera dibenahi, pelayanan publik bukan hanya terganggu, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa runtuh. (Mg01)
