IKNews, BOLTIM — Suasana lantai konferensi Hotel Aston Manado tampak cukup padat sejak Senin pagi, 1 Desember 2025. Sekitar 70 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkumpul untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Manajemen Risiko Indeks (MRI). Dari catatan saya di lokasi, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari ke depan.
Sekretaris Daerah Boltim, M. Iksan Pangalima, hadir membuka kegiatan mewakili Bupati. Dalam sambutan yang disampaikan tanpa teks panjang, ia menegaskan bahwa SPIP Terintegrasi dan MRI bukan sekadar aturan teknis, melainkan pondasi penting bagi pemerintahan yang ingin bekerja secara transparan dan akuntabel.
“Kalau kita bicara good governance, maka SPIP dan MRI itu sudah menjadi kewajiban, bukan pilihan,” ucap Iksan dengan penekanan. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus bergerak menuju pengelolaan yang efektif dan menyeluruh, mengingat tuntutan publik terhadap integritas birokrasi kian meningkat.
Dari pihak pengawasan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, ikut memberikan arahan. Ia menyampaikan bahwa implementasi SPIP Terintegrasi dan MRI adalah langkah strategis untuk membantu daerah mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. “Ini bukan hanya soal menghindari penyimpangan, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain sesi pembukaan, panitia juga menyiapkan beberapa rangkaian diskusi teknis dan simulasi yang menuntut peserta memahami alur pengendalian intern secara lebih aplikatif. Dari pantauan, sebagian peserta terlihat aktif mengajukan pertanyaan, terutama terkait penerapan SPIP di unit kerja masing-masing.* (Mg02)
