IKNews, BOLAANG MONGONDOW TIMUR – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerima kunjungan jajaran Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati, Rabu (4/3/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pandangan antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan terkait peran bersama dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung pembangunan daerah.
Bupati Oskar Manoppo menyambut langsung rombongan Sinode GMIBM yang dipimpin Ketua Sinode Fekky W. Kamasaan. Dalam dialog yang berlangsung santai namun serius itu, sejumlah hal dibahas, mulai dari pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama hingga kontribusi lembaga keagamaan dalam membangun karakter masyarakat.
Menurut Bupati Oskar, komunikasi antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama perlu terus dijaga. Ia menilai lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai moral dan sosial di tengah masyarakat.
“Pertemuan seperti ini penting karena menjadi ruang dialog yang terbuka. Pemerintah daerah tentu sangat menghargai masukan dari para tokoh agama, terutama dalam hal menjaga harmoni sosial dan mendukung program pembangunan,” kata Oskar di hadapan peserta audiensi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun daerah. Dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Sinode GMIBM Fekky W. Kamasaan menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah daerah. Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam program-program yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, Asisten III Bidang Administrasi Umum Hardiman Pasambuna, serta sejumlah tenaga ahli Bupati. Diskusi berlangsung sekitar satu jam dan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan GMIBM.* (Muklas)
